REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyatakan abstain, tidak mengusung atau mendukung calon peserta Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Surabaya 9 Desember 2015.
"Pengurus dan kader PKS Surabaya memilih abstain, dan tidak terlibat dukung-mendukung kandidat manapun," ujar Ketua Dewan Pimpinan Wilayah PKS Jawa Timur Hamy Wahjunianto ketika dikonfirmasi wartawan di Surabaya, Senin (14/9).
Pihaknya juga mengaku tak mengarahkan simpatisan PKS untuk memilih satu di antara dua pasangan kandidat yang sudah mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat.
Menurut pria yang juga menjabat wakil ketua Komisi D DPRD Jatim, jumlah kader, simpatisan dan relawan PKS Surabaya mencapai 70 ribu orang sehingga sangat berpengaruh di pesta demokrasi lima tahunan tersebut.
Pertimbangan utama pengurus dan kader PKS memilih abstain, kata dia, karena proses penyelenggaraan Pilkada Surabaya tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan, bahkan terkesan dipaksakan.
"Artinya, siapapun yang akan menjadi pemenang Pilkada Surabaya pasti rawan gugatan," kata politikus yang juga dokter hewan tersebut.
Ia mengakui bahwa nantinya sikap politik yang diambil PKS kemungkinan juga akan diikuti sejumlah partai politik lain, khususnya yang tergabung dalam Koalisi Majapahit yang sejak awal mempersoalkan proses penyelenggaraan Pilkada Surabaya.
Sebelumnya, Sekretaris DPD PKS Kota Surabaya Achmad Zakaria menyatakan sikap partainya akan ditegaskan dalam Musyawarah Daerah (Musda), November 2015. "Sesuai arahan DPW PKS Jatim, sampai saat ini masih bersifat netral atau belum menentukan sikap," kata anggota DPRD Surabaya itu.
Sampai sekarang, lanjut dia, posisi PKS Surabaya netral dan tak berpihak ke PDI Perjuangan selaku pengusung pasangan petahana Tri Rismaharini-Whisnu Sakti Buana, maupun pasangan Rasiyo-Lucy Kurniasari yang diusung koalisi Partai Demokrat dan Partai Amanat Nasional.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
