REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian ESDM merupakan tempat strategis untuk kebijakan-kebijakan di sektor energi dan sumber daya mineral. Tidak menutup kemungkinan kasus penembakan yang terjadi beberapa waktu lalu dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak senang dengan kebijakan yang dikeluarkan Kemen ESDM.
Pengamat energi Marwan Batubara mengatakan, Kemen ESDM kerap menghandle persoalan minerba dan migas yang banyak melibatkan rencana pemerintah untuk mengubah berbagai peraturan.
"Bisa saja orang yang akan terdampak negatif terhadap rencana itu merasa tidak nyaman lalu melakukan penembakan itu," ujarnya saat dihubungi Republika.co.id, Jumat (11/9) malam.
Atau bisa jadi penembakan terjadi akibat renegosiasi yang tidak tuntas-tuntas, termasuk di sektor migas yang terdapat banyak celah dalam hal praktik yang terjadi selamana ini.
"Kalau peraturan atau kebijakan itu diganti, mungkin akan ada pihak-pihak yang terganggu. Ini bisa saja jadi faktor," kata dia.
Jika memang benar rencana perubahan kebijakan membuat oknum-oknum terganggu sehingga nekat melakukan itu, maka ini bisa saja tergolong kategori teror.
"Motifnya, agar rencana perubahan kebijakan tidak dilakukan supaya oknum tersebut bisa menikmati apa yang selama ini sudah mereka nikmati," ujar Marwan.
Contohnya di sektor minerba, sudah ada penantian begitu lama dari izin-izin tambang yang belum masuk kategori clean and clear. Jumlahnya masih ribuan. Sementara itu di sektor gas, masih banyak pula trader yang tidak punya fasilitas sehingga mau ditertibkan.
Adanya pro dan kontra soal proyek listrik 35 ribu Mega Watt (MW) dinilai Marwan tidak terlalu potensial untuk menjadi alasan di balik penembakan tersebut. Persoalan pertambangan tadi lebih sensitif karena 'pemain'nya sudah menikmati.
"Kalau listrik kan masih rencana, belum ada uang yang dikeluarkan untuk proyek ini," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika