REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengaku kaget ketika mengetahui data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan penurunan orang yang berprofesi sebagai nelayan selama jangka waktu satu dasawarsa terakhir ini.
"Rumah tangga nelayan pada periode 2003-2013 turun dari 1,6 juta turun ke 800 ribu, berarti separuhnya hilang," kata Susi Pudjiastuti dalam Rapat Koordinasi Nasional Tahun 2015 Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bertajuk "Laut Masa Depan Bangsa" di Jakarta, Kamis (10/9).
Menurut Susi, fenomena tersebut antara lain karena mata pencaharian nelayan di tengah masyarakat dinilai sudah tidak menarik lagi karena banyak nelayan yang telah beralih profesi. Sebelumnya, Ketua Umum Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) M Riza Damanik mengatakan ada dua tantangan besar yang mesti dihadapi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) guna menyejahterakan nelayan tradisional.
"Ada dua tantangan terdekat yang tengah dihadapi oleh KKP dalam upaya merealisasikan janji menyejahterakan nelayan Indonesia," kata Riza Damanik di Jakarta, Senin (31/8).
Riza memaparkan, tantangan pertama adalah memperbaiki serapan anggaran yang begitu rendah saat ini, hanya sekitar 20 persen dari total anggaran. Untuk itu, ujar dia, KKP perlu bergegas dan memperbaiki serapannya agar program-program kerakyatan dapat berjalan dan tepat sasaran, semisal program aksi untuk memulihkan ekonomi nelayan yang selama ini terpuruk.
"Jika mengelola Rp 10 triliun saja gagal, bagaimana publik diajak optimistis bahwa KKP dapat mengelola Rp 15 triliun di tahun depan," katanya.
Sedangkan tantangan kedua adalah meningkatkan daya-saing produk perikanan di tengah berkembangnya inovasi produk dan pasar perikanan di negara-negara tetangga seperti Thailand, Filipina, Vietnam, bahkan Malaysia. Apalagi, ia mengingatkan, Rencana Pemerintah Jangka Menengah Nasional 2015-2019 telah mematok target ekspor produk perikanan mencapai 9,54 miliar dolar AS di 2019 atau dua kali lipat dibanding 2015.
Ikuti Whatsapp Channel Republika