REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komentar Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama soal pembubaran Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) menuai banyak kontroversi. Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat mengatakan penilaian tidak boleh secara umum ke seluruh lulusan. Menurutnya tidak semua alumni IPDN buruk.
"Kalau menurut saya tidak semua alumni IPDN itu jelek atau korupsi. Banyak juga lulusan IPDN yang jadi pejabat," kata Djarot di Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta, Selasa (8/9).
Ia menyebutkan jika ada segelintir alumni IPDN yang buruk tidak perlu menyalahkan institusinya. Lebih baik ditindak untuk diproses mempertanggungjawabkam kesalahannya. Bukan kemudian menyarankan pembubaran.
"Jadi prinsipnya sebaiknya kita tangkap tikusnya, jangan bakar rumahnya, kalau ada alumni universitas X korupsi ketangkap masuk penjara, kan universitasnya nggak dibubarkan," ujarnya.
Basuki dinilai cukup frontal mengutarakan usulan pembubaran IPDN. Djarot hanya menyebut soal pembubaran merupakan kewenangan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Basuki mengaku pernah mengusulkan pada Presiden Joko Widodo untuk membubarkan IPDN. Pasalnya kampus ini dinilai sudah tidak istimewa lagi sejak adanya UU ASN yang membolehkan alumni kampus swasta menjadi pamong di pemerintahan daerah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika