REPUBLIKA.CO.ID,MATARAM --  Wakil Ketua Komisi IV DPRD NTB Suharto mengungkapkan bahwa masih terdapat 30 persen masyarakat yang rumahnya belum teraliri listrik atau mencapai belasan ribu kepala keluarga.

"70 persen sudah teraliri listrik di seluruh desa tapi jumlah masyarakat dan rumah ada sekitar 30-40 persen yang belum menerima listrik atau mencapai belasan ribu KK," ujarnya di Kota Mataram, Selasa (8/9).

Ia menuturkan, salah satu upaya yang harus terus dilakukan pemerintah daerah adalah memberikan bantuan listrik murah dari dana APBD maupun CSR yang berasal dari Perusahaan Listrik Negara (PLN) wilayah NTB.

Terkait dengan upaya PLN membeli daya listrik dari PT Newmont Nusa Tenggara. Menurutnya, belum ada kesepakatan antara PLN dengan PT Newmont karena belum ada keinginan perusahaan tambang tersebut memberikan kelebihan daya listrik.

Suharto menambahkan, DPRD NTB mendukung pernyataan Menko Maritim, Rizal Ramli tentang adanya dugaan mafia dibalika jual beli pulsa untuk token listrik. Oleh karena itu, ia meminta PLN bisa meninjau kembali kebijakan yang diduga semakin memberatkan masyarakat.

"Harapan kita, PLN meninjau kembali dalam arti selama PLN tidak merugi. Bisa dilakukan perubahan dengan pergantian kembali kepada yang semula," ungkapnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika