REPUBLIKA.CO.ID, PADANG -- Penjabat (Pj) Gubernur Sumatra Barat (Sumbar) Reydonnyzar Moenek (Donny) meminta pemerintah kabupaten/kota di daerah tersebut untuk mengantisipasi dan tanggap terhadap gangguan kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang belum tertangani di provinsi tetangga.

"Kami minta masing-masing kepala daerah untuk antisipasi terkait mengganggunya kabut asap yang mengkhawatirkan," kata Donny di Padang, Sumbar, Selasa (8/9).

Saat ini, Donny mengatakan, rata-rata angka indeks standar pencemaran udara (ISPU) di Sumbar mencapai 61. Menurutnya, angka tersebut masih berada di ambang batas yang belum mengkhawatirkan.

Namun ia mengatakan, pemerintah daerah, dalam kaitannya melakukan langkah-langkah preventif dan represif, di antaranya menghimbau masyarakat tidak banyak melakukan aktivitas di luar rumah. Donny meminta kepada masyarakat untuk selalu waspada dan mengantisipasi dampak dari kaut asap.

Donny mengatakan, beberapa waktu yang lalu Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meninjau langsung lahan terbakar di Sumatra Selatan (Sumsel). Bahkan, lanjut Donny, presiden memerintahkan kapolri untuk menindak keras para pembakar lahan di Sumsel, Jambi, Riau.

"Di Sumbar, pantauan hotspots (titik panas) sekitar lima, naik-turun. Masih batas yang dapat dikendalikan dan jarak pandang masih 2.000. Kalau 500 meter baru mengkhawatirkan," tutur Donny menambahkan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika