REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi IV DPR dari Fraksi PKS, Rofi Munawar, mendesak pemerintah segera mengambil langkah preventif agar kebakaran hutan dan lahan tidak semakin meluas.

Selain itu, masyarakat yang terkena dampak kebakaran hutan mendapat pelayanan kesehatan maksimal dari pemerintah.

"Kebakaran hutan terjadi karena kelalaian negara. Selain itu, pemerintah harus memperbanyak langkah preventif dalam mencegah kebakaran hutan pada musim kemarau," katanya, Senin (7/9).

Rofi melanjutkan, pemerintah harus meningkatkan patroli pengawasan hutan dan sosialisasi ke warga yang lebih masif untuk tidak melakukan pembakaran hutan dalam membuka lahan.

"Kebakaran hutan dan kabut asap yang terus berulang setiap tahun seharusnya dapat diselesaikan melalui langkah-langkah pencegahan dan monitoring secara kontinu oleh semua pihak, termasuk komunitas ASEAN," katanya menjelaskan.

Perjanjian ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP) mengenai polusi asap lintas batas, ungkap Rofi, menyepakati perjanjian mengikat secara hukum untuk kerja sama dalam hal pencegahan dan pemantauan.

Ini langkah yang tepat bagi ASEAN untuk menunjukkan keseriusannya dalam penanggulangan deforestasi, kebakaran hutan, dan asap lintas batas pada khususnya.

Tindakan tegas, ujar dia, diperlukan untuk menghentikan dampak buruk kebakaran hutan, seperti polusi udara, gangguan pernafasan, terganggunya aktivitas masyarakat, terhentinya laju ekonomi dan rusaknya hutan sebagai penyangga ekosistem kehidupan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika