REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta mengurungkan rencana menguji coba sistem pemilihan e-voting pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Yogyakarta 2017 karena belum memperoleh lampu hijau dari pusat.
"Kami tidak berani menjalankan sistem pemilihan e-voting karena belum ada izin dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) pusat dan belum ada regulasi teknisnya," kata Ketua KPU Kota Yogyakarta Wawan Budianto, Ahad (6/9).
Menurut dia, sistem pemilihan umum kini tersentral di KPU RI sehingga seluruh kebijakan yang dilakukan oleh daerah harus memperoleh izin dari pusat.
KPU Kota Yogyakarta sempat melontarkan wacana melakukan uji coba e-voting pada Pemilihan Kepala Daerah Kota Yogyakarta Februari 2017 saat bertemu dengan Komisi A DPRD Kota Yogyakarta beberapa waktu yang lalu.
KPU Kota Yogyakarta menilai, masyarakat Kota Yogyakarta sudah siap menjalankan sistem tersebut dan peralatan e-voting sudah debut oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT).
Selain itu, pelaksanaan pemilihan dengan mekanisme e-voting sudah pernah diuji coba pada pemilihan kepala desa di Jembrana dan Boyolali.
"Pada rencana anggaran pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah 2017, kami pun tidak memasukkan anggaran untuk pengadaan peralatan e-voting," katanya.
KPU Kota Yogyakarta menganggarkan dana untuk pelaksanaan seluruh tahapan Pemilihan Kepala Daerah 2017 sebesar Rp14,8 miliar yang dianggarkan secara multiyears pada 2016 dan 2017. Kebutuhan anggaran yang diajukan KPU Kota Yogyakarta tersebut dua kali lipat dibanding kebutuhan anggaran pada pemilihan kepala daerah 2011 sebesar Rp7,1 miliar.
Kenaikan anggaran tersebut salah satunya dipicu kebutuhan dana untuk kampanye pasangan calon kepala daerah, mulai dari pengadaan alat peraga kampanye, debat, bahan kampanye, dan iklan di media massa.
"Salah satunya, kami akan mencetak leaflet mengenai pasangan calon kepala daerah sejumlah kepala keluarga di Kota Yogyakarta," katanya.
Tahapan pemilihan kepala daerah Kota Yogyakarta diperkirakan sudah dimulai pada Maret 2016 dan hari H pemilihan dilakukan pada Februari 2017.
Ikuti Whatsapp Channel Republika