REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Indonesia resmi membatalkan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Pemerintah tetap melanjutkan proyek kereta, namun dengan kecepatan yang "sedang-sedang saja".

Dengan demikian, jelas sudah kereta cepat Shinkansen yang berkecapatan 350 km perjam terancam batal melaju antara Jakarta -Bandung. Lantas mengapa pemerintah Jepang mau melakukan feasibility study atau studi kelayakan kereta cepat sejak 3 tahun lalu?

Duta Besar Jepang untuk Indonesia Yasuaki Tanizaki mengungkapkan, niatan Jepang saat itu murni untuk penelitian. Tanizaki menegaskan, karena prinsipnya penelitian maka memang sejak awal Jepang menyadari kemungkinan utnuk tidak lanjut ke tahap pembangunan.

Hanya saja, Tanizaki mengaku setidaknya telah ada pertukaran pikiran dan teknologi dari hasil studi yang Jepang lakukan.

"Namanya saja studi kelayakan. Ya untuk studi, tanpa ada komitmen final memang. Kami studi 3 tahun. Untuk bangun kereta cepat kami juga perlu masukan dari tenaga ahli dari Indonesia. Makanya kami ajak mereka, Ini sudah prestasi tersendiri. Barulah pemerintah Indonesia yang berhak memutuskan," ujar Tanizaki, Jumat (4/9).

Ditanya apakah "penolakan" pemerintah Indonesia ini akan memengaruhi minat investasi di Indonesia, Tanizaki mengaku tidak ada dampak berarti dari kejadian ini. Jepang tetap menganggap menjadi salah satu pasar terbesar dalam investasi mereka.

"Saya kira hubungan Jepang Indonesia tetap kuat. Dari dulu kami partner yang kuat," lanjutnya.

Seperti diketahui Presiden Joko Widodo secara resmi meminta kepada Jepang dan Cina untuk membuat proposal terbaru terkait kereta "medium". Bahkan, Jokowi juga berniat menyasar kereta cepat jurusan Jakarta - Surabaya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika