REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekitar 50 ribu buruh bakal turun ke jalan dan berunjuk rasa di depan Istana Negara, Selasa (1/9), besok.
Untuk itu, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Luhut Binsar Pandjaitan, mengadakan pertemuan secara khusus dengan Kapolri, Jenderal Pol Badrodin Haiti, Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Tito Karnavian, dan Pandam Jaya, Letjen TNI Agus Sutomo, dan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Hanief Dakiri.
Luhut menegaskan, aparat keamanan tidak akan menoleransi apabila ada oknum-oknum buruh yang melakukan keonaran, melanggar hukum, dan bertindak di luar kepatutan. Terlebih, dengan kondisi ekonomi yang masih rentan seperti saat ini.
"Siapa pun dia, akan kami tindak tegas. Saya dalam posisi sebagai Menko Polhukam, menggarisbawahi hal ini," ujar pensiunan Jenderal TNI AD tersebut seusai pertemuan yang digelar di Kantor Kemenkopolhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (31/8).
Menurut Luhut, pemerintah akan menghormati setiap hak demokrasi yang dimiliki warga negara, termasuk dari para buruh. Luhut mengakui, Menakertrans dan Kementerian Kesehatan, khususnya yang mengurus Badan Pelaksana Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, sudah mencoba mengakomodasi keinginan para buruh tersebut.
Namun, memang ada beberapa hal yang diatur perundang-undangan, yang belum bisa diakomodasi sepenuhnya. "Pada dasarnya, pemerintah ingin buruhnya tambah sejahtera. Tapi ada proses yang harus dihadapi. Apalagi dengan kondisi ekonomi seperti ini," kata Luhut.
Hal senada diungkapkan Kapolri. Pihaknya akan menindak tegas jika ada pelanggaran hukum selama proses unjuk rasa tersebut. Selain itu, Badrodin mengimbau aksi unjuk rasa bisa dilakukan dengan damai tanpa adanya upaya pelanggaran hukum.
"Rekan-rekan buruh agar tidak melakukan sweeping, kekerasan, menutup jalan, atau menduduki tempat-tempat tertentu," ujar Kapolri di Kantor Kemenko Polhukam.
Dalam melakukan pengamanan aksi buruh, Kapolri menyebutkan, setidaknya akan menurunkan 11 ribu personel Kepolisian. Jumlah ini di luar dari pasukan cadangan dan bantuan dari Kodam Jaya/ Jayakarta. Badrodin menyebut, pihaknya memprediksi paling tidak unjuk rasa buruh yang digelar besok hari akan melibatkan sekitar 52 ribu buruh.
Sedangkan untuk pengamanan dari unsur TNI, Pangdam Jaya Letjen TNI Agus Sutomo menyebutkan, pihaknya akan menyediakan sekitar 17 Satuan Setingkat Kompi (SSK). Dalam satu SSK setidaknya berjumlah sekitar 100 personel. Pasukan TNI ini, lanjut Agus, sifatnya hanya perbantuan terhadap Kepolisian.
"Tiga SSK melekat di Monas sejak pagi. Intinya, Makodam Jaya akan melakukan backup kepada Polda Metro Jaya," ujar Agus di Kantor Kemenko Polhukam.
Tidak hanya itu, pasukan TNI, kata Agus, akan disiagakan di sentra-sentra ekonomi masyarakat, mulai dari pasar hingga pusat perbelanjaan modern. Kendati begitu, Pangdam Jaya cukup yakin tidak akan terjadi apa-apa pada kegiatan unjuk rasa buruh besok.
"Mereka (buruh) janji tidak akan rusuh, janji tertib dalam menyalurkan aspirasi. Mereka juga senang karena nanti aspirasi mereka akan langsung diterima menteri," ujar Agus.
Ikuti Whatsapp Channel Republika