REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo kembali menekankan percepatan serapan anggaran kepada pejabat di lingkungan Kementerian Dalam Negeri saat melantik pejabat administrator (eselon lll). Apalagi prosentase serapan anggaran di beberapa daerah masih rendah.

"Empat bulan lagi harus dipacu, eselon 1 optimalkan kepada eselon ll, lll, dan IV dan seluruh direktorat jenderal maupun seluruh badan untuk bisa optimalkan penyerapan anggaran," ujar Tjahjo dalam sambutan pelantikannya di Kemendagri, Jakarta, Senin (31/8).

Ia juga menekankan perlunya monitoring ke daerah untuk memastikan serapan anggaran benar-benar dilakukan. Mendagri pun menyebut akan membentuk tim monitoring serapan anggaran daerah.

"Ada yang 20 persen ada 30 persen, ada juga yang sampe 60an persen penyerapannya. Makanya kita harus tahu apa sebabnya ini, karena ada beberapa daerah yang udah mau menyerap tapi ada pihak ketiga yang belum mau," ujarnya.

Tjahjo pun berharap agar daerah dapat menyiasati masalah penyerapan anggaran di daerahnya masing-masing. Apalagi kata dia, pemerintah telah menginstruksikan agar tidak mengkriminalisasi kebijakan kepala daerah.

"Apakah masalah birokrasi atau masalah ketakutan, atau masalah payung hukum atau apa, padahal ini sudah September. Ini harus ada percepatan dan keberanian, padahal kita sudah ada kesepakatan bahwa kebijakan tidak boleh dikriminalisasi," ungkap Tjahjo.

Ikuti Whatsapp Channel Republika