REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Musyawarah Nasional (Munas) IX Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang digelar beberapa waktu lalu menghasilkan sejumlah rekomendasi. Salah satunya yaitu terkait desakan terhadap pemerintah melakukan upaya pencegahan pertumbuhan Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT).
Komisi VIII DPR RI mendukung rekomendasi hasil munas MUI tersebut. "Rekomendasi tersebut sangat baik untuk ditindaklanjuti pemerintah," ujar Ketua Komisi VIII, Saleh Partaonan Daulay saat dihubungi Republika, Ahad (30/8).
Hal tersebut sangat perlu diupatakan karena menurut SalehvLGBT tidak sesuai dengan adat istiadat serta kebiasaan masyarakat Indonesia. LGBT dianggap sebagai sesuatu yang tidak lazim dan menyalahi beberapa prinsip-prinsip fundamental di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Gerakan LGBT diakui Saleh saat ini nemang tidak begitu kentara. Tetapi para aktivis pro LGBT sudah banyak yang bermunculan. Hal itu menunjukkan bahwa gerakan ini ada dan siap menunjukkan eksistensi. "Untuk itu hal ini perlu diwaspadai," kata Saleh.
Namun di sisi lain, upaya pencegahan ini juga perlu didukung dan dilakukan oleh elemen msyarakat lainnya seperti MUI. MUI tidak hanya sekedar memberikan rekomendasi tetapi lebih luas lagi dari itu juga diminta untuk melakukan langkah-langkah konkrit memberikan pencerahan di tengah-tengah masyarakat.
Menurutnya, peran MUI secara umum masih masih penting dalam konteks pencegahan ini. Karena selain adat istiadat, LGBT juga tidak sesuai dengan pandangan agama apapun termasuk agama Islam. Oleh karena itu, MUI juga harus mempunyai program dalam rangka mengantisipasi pertumbuham LGBT.
"MUI juga harus bisa berbuat misalnya dengan melakukan gerakan dakwah yang langsung bisa menyentuh hati masyarakat untuk mensosialisasikan tentang ketidaksesuaian LGBT dengan ajaran agama Islam," ujar Saleh.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
