REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Zulkifli Hasan mengatakan, demonstrasi merupakan salah satu wujud berdemokrasi. Hal ini terkait dengan rencana Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menggelar aksi massa di depan Istana Negara, Jakarta, 1 September nanti.

Politisi PAN itu menambahkan, demonstrasi bisa menjadi pilihan untuk mengingatkan pemerintah akan nasib buruh. Apalagi, diakuinya, kondisi perekonomian kini tengah melesu. Dampaknya, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) marak terjadi.

Namun, tegas Zulkifli, aksi massa apa pun tidak boleh merusak fasilitas umum. Penggunaan ruang publik secara tertib harus diutamakan. "Lakukan (aksi) dengan tertib. Lakukan dengan baik. Karena, fasilitas umum itu milik rakyat," ucap Zulkifli Hasan kepada Republika di Semarang, Ahad (30/8).

Dia juga mewanti-wanti, aksi demonstrasi jangan sampai berujung kerusuhan. Sebab, hal ini akan berimbas pada iklim investasi di dalam negeri. Di tengah kondisi perekonomian Indonesia yang melambat, sambung Zulkifli, larinya investor ke luar negeri hanya akan menambah kabar buruk. "Hingga akhirnya yang rugi, rakyat dan buruh juga," kata dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika