REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah menyiapkan dana sebesar Rp 1 triliun untuk mempersiapkan Program Hibah Air Minum dan Sanitasi. Program ini menyasar 250 ribu sambungan rumah untuk akses aman air minum dan 65 ribu rumah tangga untuk akses sanitasi layak. Program ini merupakan replika Pemerintah Indonesia terhadap kesuksesan program hibah yang sebelumnya didanai oleh Pemerintah Australia sejak tahun 2009.
Direktur Keterpaduan Infrastruktur Permukiman pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Dwityo Soeranto mengatakan usulan kegiatan tersebut merupakan upaya guna mencapai target akses universal air minum dan sanitasi sebagaimana tertuang dalam Rencana Pemerintah Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.
Sementara itu, Direktur Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Mochamad Natsir menyarankan Program Hibah Air Minum tetap fokus pada kelompok masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
"Program hibah dimaksudkan untuk memberikan insentif kepada Pemda untuk memberikan akses air minum pada MBR," ujar Natsir, Sabtu (29/8).
Sebelumnya, Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) di berbagai daerah dinilai memerlukan inovasi yang sesuai dengan kondisi lokal serta adanya dukungan yang kokoh dari pihak pemerintah daerah guna menyelesaikan persoalan air minum. Ketua Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (BPPSPAM) Tamin M Zakaria Amin mengatakan banyak tantangan yang dihadapi PDAM untuk menyelesaikan permasalahan air minum.
Setidaknya ada empat tantangan yang dihadapi PDAM antara lain penurunan kualitas dan kuantitas air baku. Tantangan lainnya adalah keterbatasan unit produksi untuk melayani penambahan sambungan baru, tingkat kehilangan air yang masih tinggi, dan kompetensi sumber daya manusia yang belum handal.
Ikuti Whatsapp Channel Republika