REPUBLIKA.CO.ID, CIPANAS -- Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudoyono mengintruksikan cara-cara kadernya membantu pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Intruksi SBY ini wajib dilaksanakan oleh seluruh kader partai berlambang bintang mercy.
SBY akan memantau pelaksanaan instruksi ini melalui Sekretaris Jenderal dan tim. Ada tiga jalur yang akan ditempuh Demokrat untuk membantu pemerintah.
Pertama, kata SBY, melalui jalur pengurus pusat partai. SBY meminta seluruh pengurus pusat partai memberikan kontribusi untuk pemulihan ekonomi negara. Mereka harus memantau perkembangan kondisi, memberikan saran, bahkan melakukan kritik yang konstruktif bila diperlukan.
Jalur kedua adalah melalui fraksi partai Demokrat di DPR. “Pastikan APBN-P 2015 dan APBN 2016 tepat, realistik, dan berorientasi pada pemulihan ekonomi nasional. Kalau tidak tepat harus berani mengatakan tidak setuju,” kata SBY dalam rapat pleno Pengurus Pusat Partai Demokrat di Cipanas, Jawa Barat, Jumat (28/8), malam.
Mantan Presiden RI selama dua periode ini menambahkan, kalau fraksi Demokrat melaksanakan intruksi itu, rakyat akan senang dengan Demokrat. Sebab, Demokrat memastikan APBN jadi perlindungan untuk rakyat. Instruksi ini, kata dia, bukan pencitraan, tapi kerja riil dari Demokrat.
SBY juga menginstruksikan agar pembangunan infrastruktur bukan hanya dibiayai APBN. Meskipun infrastruktur sangat penting, namun program-program untuk rakyat lebih penting. Kalau sebagian besar APBN digunakan untuk membiayai infrastruktur, maka bantuan yang diberikan untuk rakyat akan semakin kecil.
Fraksi Demokrat juga harus memastikan agar program yang pro-rakyat yang pernah ada di era SBY dihidupkan lagi. Seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Kredit Usaha Rakyat (KUR), PNPM atau Jamkesmas dan layanan publik.
“Program pro rakyat yang dulu baik dan telah ditinggalkan yang disukai rakyat, dihidupkan kembali. Nama tidak peduli lah, yang penting program ada dan rakyat suka,” imbuh SBY.
Jalur ketiga Demokrat membantu pemerintah adalah melalui jalur eksekutif dan legislatif di daerah. Kader Demokrat yang menjadi kepala daerah atau menjadi anggota DPRD harus memastikan stabilitas harga, mencegah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), pengentasan kemiskinan, dan memberi bantuan untuk rakyat miskin.
Kader di daerah jangan ikut-ikutan menghantam pemerintah dalam kondisi seperti saat ini. Namun, kader Demokrat harus memberi rekomendasi dan masukan riil pada pemerintah. “Inilah bukti nyata Demokrat peduli dan beri solusi, sesuai tema besar partai,” tegas SBY.
SBY menegaskan, dalam kondisi saat ini, dibutuhkan persatuan dari semua pihak. Dengan persatuan, maka akan ada hasil riil yang didapatkan. Sebab, sejarah sudah membuktikan, tahun 2008 lalu, dunia mencatat Indonesia menjadi negara yang mampu keluar dari goncangan krisis ekonomi dunia. SBY juga masih optimis pemerintahan Jokowi masih memiliki waktu untuk memerbaiki kondisi ekonomi nasional.
Ikuti Whatsapp Channel Republika