REPUBLIKA.CO.ID, CIPANAS -- Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memerintahkan seluruh kadernya untuk membantu negara, rakyat dan pemerintah dalam mengatasi kondisi melemahnya perekonomian. Hal itu agar terjadi stabilitas dan pemulihan ekonomi.
"Kita harus membantu negara dan Pemerintah melalui jajaran pengurus pusat Partai Demokrat, Fraksi Demokrat di DPR RI, dan kader yang menjadi pejabat eksekutif di daerah," kata SBY di Cipanas, Jumat (28/8).
SBY menjelaskan, jajaran pengurus pusat Partai Demokrat harus terus memantau kondisi terkini dan memberikan saran serta kritik konstruktif kepada pemerintah apabila diperlukan. Langkah itu menurut dia dilakukan untuk membantu negara dan pemerintah untuk pemulihan nasional.
"Namun kalau kami kritik secara konstruktif, jangan dipidana," ujarnya.
SBY juga meminta Fraksi Demokrat di DPR RI untuk memastikan APBN Perubahan 2015 dan APBN 2016 agar tepat dan berorientasi kepada pemulihan ekonomi nasional. Menurutnya, apabila kebijakan dalam APBN-P 2015 dan APBN 2016 tidak tepat, maka F-Demokrat harus berani tidak setuju karena rakyat pasti mendukung langkah partainya.
"Namun kalau programnya sudah baik maka harus didukung. Pastikan perlindungan rakyat harus menjadi prioritas," ujarnya.
Presiden ke-6 RI tersebut meminta anggota Fraksi Demokrat di DPR ketika rapat dengan menteri terkait program dan kebijakan, harus memastikan agar semuanya sesuai kepentingan rakyat. Langkah itu menurutnya, bukan pencitraan namun kondisi nyata bahwa rakyat butuh bantuan negara dan harus dipastikan agar masyarakat tidak ditinggalkan negara.
"Sarankan secara baik program-program pro rakyat seperti yang pernah dijalankan yaitu Bantuan Operasional Sekolah, beasiswa untuk rakyat miskin, dan Kredit Usaha Rakyat," katanya.
Sementara itu menurut SBY, pejabat eksekutif Demokrat di daerah memiliki tugas yang sama untuk pemulihan kondisi nasional, namun mereka langsung berhadapan dengan rakyat.
Ia mengingatkan prioritas tugas yang dijalankan pejabat eksekutif tersebut antara lain pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga, pencegahan kenaikkan angka kemiskinan, dan bantuan kepada rakyat miskin.
"Semua harus dilakukan paralel dan ini bukti nyata bahwa Demokrat memberikan solusi," ucapnya.
Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) akan mengadakan Rapat Pleno Pengurus Pusat DPP PD dan Pendidikan Politik menghadapi Pilkada serentak 2015. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada Jumat-Minggu (28-30 Agustus) di Hotel Grand Yasmin, Cipanas, Jawa Barat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika