REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo meminta kepala daerah tidak takut menggunakan anggaran khususnya bagi pembangunan daerah. Hal ini kata Tjahjo sebagai bentuk cara untuk mempercepat serapan anggaran di daerah.
"Jangan kemudian kepala daerah takut mengambil kebijakan untuk pembangunan infrastruktur," ujar Tjahjo usai menghadiri launcing Progran Studi Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Kristen Indonesia di Cawang, Jakarta Timur, Kamis (27/8).
Pasalnya dengan lambatnya penyerapan anggaran di daerah ini berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan juga sinergi pembangunan antara antara pusat dan daerah. Ia menyebut saat ini anggaran daerah yang masih tersimpan hampir Rp 277 triliun di bank.
"Kalau ini dikucurkan, masyarakat dan Pemda dapat memanfaatkannya untuk pembangunan dan kesejahteraan dengan baik," ujarnya.
Menurutnya, faktor ketakutan kepala daerah dikarenakan adanya kasus hukum yang menjerat kepala daerah karena mengeluarkan kebijakan terkait anggaran. Sehingga hal itu yang membuat kepala daerah enggan mempercepat penyerapan anggaran.
Mengenai hal tersebut, perlu ada payung hukum kepada kepala daerah dalam hal mengeluarkan kebijakan pembangunan.
"Banyak gubernur, bupati dan wali kota khawatir akan tersangkut kasus hukum apabila salah mengeluarkan kebijakan yang terkait dengan anggaran, Kemendagri sudah meminta kepada penegak hukum, agar kebijakan kepala daerah tidak digunakan sebagai bagian dari penegakan hukum," ujarnya.
Meski begitu, Tjahjo menegaskan tidak akan melindungi kepala daerah jika terbukti terindikasi melakukan praktik korupsi. Ia pun memberikan keleluasaan bagi penegak hukum jika ditemukan indikasi kuat mengenai adanya praktik korupsi dan penyalaggunaan kewenangan.
"Pemerintah minta pada penegak hukum silahkan menangkap atau memproses kalau ketangkap atau menyalahgunakan uang negara atau rakyat," ujar Mantan Sekjen PDI Perjuangan tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika