REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komnas Perempuan, Azriana mengaku terbuka jika pemerintah mengevaluasi 22 lembaga non struktural. Menurutnya, evaluasi itu diperlukan dan Komnas Perempuan pun berharap untuk dievaluasi.

"Saya rasa dari seluruh proses evaluasi lembaga non struktural. Dari tahun 2008 memang Komnas Perempuan selalu masuk dalam list lembaga yang akan dievaluasi," kata dia saat berbincang dengan ROL, Rabu (26/8).

Meski berharap dievaluasi, ia mengungkapkan hingga kini belum ada tim evaluasi bertanya ke Komnas Perempuan. "Dan kami tidak tahu metode apa yang digunakan. Dalam bayangan kami, Komnas Perempuan juga ditanyakan juga," ucap dia.

Azriana berpendapat, evaluasi tersebut perlu dilakukan karena menyangkut efisiensi karena reformasi birokrasi. "Jadi efisiensi. Jadi bagaimana pemerintah perlu melihat lembaga-lembaga non struktural seperti apa, apa kebermanfaatannya," sebut Azriana.

"Saya pikir itu hal biasa," kata dia melanjutkan "jika pemerintah melakukan evaluasi, dalam rangka memastikan lembaga-lembaga yang dibentuk masih diperlukan atau tidak."

Dampak dari evaluasi terhadap Komnas Perempuan pun menurutnya tergantung hasil evaluasi. "Jadi kinerja lembaga itu belum baik, tentu mungkin konsekuensinya bisa teguran, bisa pengurangan anggaran. Kalau sampai peleburan atau likuidasi oleh presiden, saya kira perlu evaluasi menyeluruh. ada bisa macam-macam konsekunsinya," kata dia mengakhiri.

Ikuti Whatsapp Channel Republika