REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Cendekiawan muslim Komaruddin Hidayat mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus bisa memainkan 'simfoni' kekuasaan karena tidak ada kekuatan yang mencolok dalam pemerintahan saat ini.
"Kekuasaan pemerintah sekarang terbagi-bagi, tidak ada pemegang kekuasaan yang kuat dan Jokowi juga tidak 'powerful'. Namun, akan jadi sebuah kelebihan jika Jokowi bisa memainkan simfoni itu, menjadi penengah serta penyeimbang," ujar Komaruddin, Rabu (26/8).
Komaruddin menilai Presiden Jokowi adalah sosok yang mau belajar serta bekerja dan ini harus diikuti oleh para bawahannya. Oleh karena itu, Presiden sudah semestinya terus menjalin konsolidasi dengan para pembantunya di kabinet.
Menurut dia, hal itu sekaligus untuk menilai kinerja para menteri. Jika tidak berkinerja baik, sepatutnya diganti. "Dengan begitu otomatis partai-partai politik juga akan mengusulkan sosok-sosok terbaik untuk masuk kabinet," kata Guru Besar Filsafat Agama UIN Syarif Hidayatullah ini.
Jokowi, kata dia, sebenarnya diuntungkan oleh keadaan demokrasi Indonesia yang semakin matang sejak pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, presiden pertama Indonesia yang dipilih langsung oleh rakyat.
"SBY adalah presiden yang menjabat sesuai dengan 'text book' demokrasi, di mana ia bisa menjabat dari awal hingga akhir pemerintahan. Sistem demokrasi kita yang semakin mapan ini menguntungkan Presiden Jokowi, karena semua pihak prodemokrasi tidak menginginkan kekuasaannya berhenti di tengah jalan," tutur Doktor Filsafat dari Middle East Technical University, Turki.
Sebab itu, kata dia, jika kepemimpinan Presiden Joko Widodo dianggap tidak memuaskan, rakyat cukup menunjukkan punya dengan tidak memilihnya lagi pada pemilihan umum berikutnya.
Selain itu, kata Komaruddin, keuntungan lain Joko Widodo adalah ia merupakan Presiden pilihan rakyat yang sudah jenuh dengan partai-partai politik dan aktor-aktor lama. "Jokowi muncul sebagai harapan dari bawah. Presiden harus bisa memanfaatkan hal ini," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika