Rabu 26 Aug 2015 10:38 WIB

Pengamat: Konflik Korea Belum Pengaruhi Ekonomi Indonesia

Rep: Halimatus Sa'diyah/ Red: Angga Indrawan
Rupiah
Foto: Republika/Adhi Wicaksono
Rupiah

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat ekonomi dari Universitas Indonesia Muslimin Anwar menyebut bahwa konflik yang terjadi antara Korea Utara dan Korea Selatan belum memiliki dampak langsung pada perekonomian Indonesia. Menurut dia, apabila kedua negara yang bertetangga tersebut benar-benar berperang, barulah perekonomian Indonesia berpotensi terganggu. 

"Dampaknya belum dihitung, baru potensi saja. Kita tidak tahu apakah besar atau tidak kalau perang jadi terealisasi. Namun kecil pada saat ini," ucap dia melalui pesan singkat pada ROL, Rabu (26/8).

Secara umum, Muslimin menilai perlambatan ekonomi yang terjadi di Tanah Air disumbang oleh konsumsi dan investasi yang melambat, seiring dengan belum optimalnya realisasi belanja pemerintah. Selain itu, ekspor juga masih lemah akibat pertumbuhan ekonomi global yang tidak sebaik perkiraan awal dan harga komoditas yang masih cenderung menurun.

Untuk merespons kondisi tersebut, Muslimin menilai pemerintah harus berkoordinasi dengan baik demi menstabilkan rupiah yang sudah menembus level Rp 14.000 per dolar AS saat ini. Selain itu, pemerintah juga harus mempercepat stimulus fiskal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Muslimin melanjutkan, pemerintah dan instansi ekonomi terkait juga perlu menyiapkan berbagai strategi dan langkah kebijakan dalam menghadapi sejumlah resiko eksternal dan internal yang dapat mengganggu pertumbuhan ekonomi ke depan. Di antaranya ketidakpastian waktu dan besarnya kenaikan Fed Fund Rate di Amerika Serikat dan potensi lanjutan pelemahan nilai Yuan di Cina, serta potensi konflik Korea.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut bahwa perlambatan perekonomian nasional salah satunya disumbang oleh konflik yang terjadi antara Korea Utara dan Korea Selatan

"Sehari dua hari ini berpengaruh karena ramainya Korea Selatan dan Korea Utara," kata Jokowi saat mengumpulkan seluruh gubernur, kapolda dan kajati di Istana Bogor pada Senin (24/8) kemarin. 

 

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement