REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Jusuf Kalla menolak usulan Partai Golkar untuk membentuk lembaga pusat krisis atau crisis center. Menurut dia, pemerintah selama ini juga telah menjalankan fungsi dari lembaga pusat krisis yang diminta oleh Partai Golkar.

"Ndak, ndak, Iya sebenarnya di pemerintahan juga itu otomatis saja terbentuk. Artinya urusan presiden, saya, Menko-Menko bekerja itu juga sistemnya sudah dilaksanakan," ujarnya di kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (25/8).

Seperti diberitakan sebelumnya, Politikus Partai Golkar Setya Novanto menilai, kalangan dunia usaha sudah mulai 'gerah' dengan kinerja tim ekonomi pasca-reshuffle.

Presiden Joko Widodo, lanjut dia, juga kurang efektif lantaran terlalu berfokus pada soal penyerapan anggaran negara, yang hanya menyumbang 20 persen dari produk domestik bruto (PDB).

Atas dasar itu, tutur Setya, Partai Golkar mengusulkan kepada pemerintah untuk segera membuat lembaga Pusat Krisis sebagai respons terhadap kinerja tim ekonomi di kabinet yang dinilai tak kompak.

Ia menambahkan, nantinya Pusat Krisis akan diisi oleh tokoh-tokoh yang andal menangani soal perlambatan ekonomi. Mereka ini mesti punya rekam jejak baik dan dipercayai Presiden. Karena itu, tegas dia, komposisi Pusat Krisis merupakan integrasi dari kalangan profesional lintas partai.

Sementara itu, Ketua Umum Partai Golkar (munas Bali) Aburizal Bakrie juga menekankan urgensi pembentukan lembaga Pusat Krisis. Sehingga tiap menteri di Kabinet Kerja tidak bergerak sendiri-sendiri.

Ikuti Whatsapp Channel Republika