REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kelesuan perekonomian nasional dinilai kian mencemaskan. Kondisi saat ini dinilai tak jauh beda dengan keadaan menjelang krisis moneter tahun 1998.
Hal tersebut diungkapkan Ketua Umum Partai Golkar versi munas Bali, Aburizal Bakrie (Ical). Menurut dia, pemerintahan Presiden Joko Widodo masih kurang efektif mengatasi persoalan.
Dengan nilai tukar rupiah kini yang mencapai Rp14 ribu per dolar AS, Ical menilai pemerintah harus segera membuat terobosan.
"Karena itulah, maka Partai Golkar mengharapkan, bahwa pemerintah segera membentuk Pusat Krisis," ucap Aburizal Bakrie pada sidang pleno Fraksi Golkar di Gedung DPR, Jakarta, Senin (24/8).
Ia menjelaskan badan pusat krisis yang diusulkannya ini dipimpin langsung oleh presiden yang berisikan para pakar yang bertugas membuat satu matrik bagi pembenahan ekonomi nasional yang harus dijalankan para menteri.
Ide pembentukan badan khusus itu, jelas Ical, sebenarnya sudah sering diungkapkan. Hanya saja, di tengah kondisi pelik ini pemerintah cenderung lemah dalam hal koordinasi.
Dia bahkan menilai, para pembantu Presiden mengalami ketiadaan satu komando. Padahal, pusat krisis terletak pada kemampuan koordinasi.
"Tidak bisa dibiarkan, bahwa satu menteri bergerak ke kanan, menteri lainnya bergerak ke kiri," kata Ical.
Dia menjelaskan, nantinya Pusat Krisis dapat diisi oleh sosok yang dipercaya Presiden untuk mengomandoi soal solusi perekonomian. Lembaga itu lantas membuat semacam rencana besar yang mesti dijalankan oleh semua kementerian.
Partai Golkar berencana, usulan terkait Pusat Krisis ini akan segera disampaikan resmi ke Presiden.
Ikuti Whatsapp Channel Republika