REPUBLIKA.CO.ID, PADANG -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengakui serapan anggaran pemerintah masih rendah, hanya 20 persen dari dana yang dianggarkan. Menurut Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) ada sejumlah permasalahan mendasar ihwal serapan anggaran yang masih sangat rendah.
"Ada beberapa masalah serapan anggaran. Pertama birokrasi yang telat," kata JK saat berada di Kota Padang, Sumatra Barat (Sumbar), Ahad (23/8).
Yang kedua, ia melanjutkan, masih banyak pimpinan provinsi maupun pejabat yang khawatir menggunakan anggaran tersebut. "Jadi sangat hati-hati. Perlu di dorong," ujarnya.
Dikatakannya, pemerintah akan segera membahas permasalahan ihwal serapan anggaran. JK menuturkan, pada Senin (24/8), pemerintah akan mengundang seluruh gubernur di Indonesia, Kapolda se-Indonesia, Kepala Kejaksaan Tinggi se-Indonesia untuk membahas serapan anggaran. Rapat pembahasan ini, lanjutnya, untuk mendorong agar para pejabat pusat maupun provinsi memperbaiki dan menemukan cara bagaimana mempercepat serapan anggaran.
"Bagaimana pejabat di daerah bisa mencairkan. (Strateginya) nantilah," imbuhnya.
Presiden Joko Widodo (Jokowi), sebelumnya dalam Sidang Kabinet Paripurna, kesal terhadap para menteri Kabinet Kerja. Sebab, realisasi penyerapan anggaran kementerian hingga pertengahan Agustus 2015, masih sangat rendah. Yaitu, sekira 20 persen dari total dana yang dianggarkan. Diketahui, alokasi anggaran belanja pemerintah pusat di APBN-P 2015, sebesar Rp 1.319,5 triliun. Sebanyak 60 persen dari anggaran tersebut, dialokasikan sebesar Rp 795,5 triliun untuk seluruh kementerian/lembaga agar dibelanjakan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika