REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG — Tokoh reformasi sekaligus pendiri Partai Amanat Nasional (PAN), Amien Rais mengusulkan agar Presiden Joko Widodo menggelar musyawarah nasional untuk mengatasi krisis yang terjadi di Indonesia. Musyawarah itu hendaknya diikuti seluruh pimpinan lembaga negara dan pemerintah, serta elemen masyarakat.
Namun, mantan Ketua Umum PAN ini menegaskan agar menteri yang telah memecah belah partai politik tidak perlu diajak. Yaitu Menteri Hukum dan HAM. “Saya lupa nama menterinya, yang suka ngotak-atik partai politik, dia tidak usah diajak,” kata Amien di Bandung, Ahad (23/8).
Tidak adanya Menkumham Yasonna Laoly, kata dia, tidak akan membuat perbedaan besar dalam musyawarah. Sebab, Presiden Jokowi dapat mengambil peran yang bersangkutan. Jadi, imbuh Amien, bukan hanya soal berbagi kekuasaan yang harus dilakukan Jokowi, tapi juga berbagi tanggungjawab.
“Yang diundang semua lembaga tinggi negara, pimpinan TNI, Polri, semua pentolan parpol, intelektual terkemuka, wartawan top, dan LSM merah putih,” imbuh Amien.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
