REPUBLIKA.CO.ID, PONTIANAK -- Presiden Joko Widodo memastikan akan ada beberapa lembaga yang dilebur dengan mempertimbangkan kemanfaatannya bagi rakyat dan negara untuk alasan efisiensi.
Presiden Jokowi setelah meninjau Pelabuhan Pontianak, Sabtu (22/8), mengatakan pemerintah sedang mengevaluasi ratusan lembaga yang ada saat ini. "Iya kan sudah, yang kemarin yang sudah yang kira-kira 10 lembaga, ini kurang lebih 100-an akan dilihat satu per satu," katanya.
Menurut dia, kalau lembaga yang dievaluasi terbukti bermanfaat untuk negara dan rakyat maka akan dipertahankan.
Namun sebaliknya jika tugas pokok dan fungsinya tumpang tindih dengan lembaga yang lain bisa saja dilebur menjadi satu.
"Kalau bermanfaat untuk negara, untuk bangsa, untuk rakyat tetap, kalau enggak ya memang harus karena di situ menyangkut biaya, anggaran, cost yang harus dikeluarkan, kita semuanya ingin efisien-efisien-efisien," katanya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan peleburan terutama dilakukan pada lembaga yang berkinerja buruk. "Banyak itu lembaga-lembaga, ada seratus sekian. Mungkin ada yang mau dilebur, yang tidak jelas kerjanya. Sekarang sudah ada sepuluh yang dibubarkan," kata Luhut.
Meski dilebur, Luhut menegaskan, fungsi lembaga itu tidak akan hilang karena fungsi lembaga yang dilebur bisa saja diberikan kepada lembaga lain agar tetap berjalan. "Fungsinya tidak dibubarkan, jangan salah. Fungsinya diberikan kepada siapa. Daripada berdiri sendiri, cost-nya tinggi, jadi dicantolkan ke lembaga atau kementerian," kata Luhut.