REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Simbol palu arit yang melambangkan Partai Komunis Indonesia (PKI) bermunculan diduga telah direncanakan, Jumat (21/8). Anggota pengawas intelijen Komisi I DPR, Ahmad Zainudin menduga ada upaya sistematik untuk memunculkan simbol-simbol PKI serentak ketika Presiden Joko Widodo pidato kemerdekaan 17 Agustus lalu.

Secara implisit, mereka berpesan pemerintah harus meminta maaf kepada keluarga eks PKI. Karena saat ini, masyarakat sudah tidak lagi resisten terhadap PKI.

"Simbol-simbol PKI itu justru muncul dalam karnaval rakyat di hari kemerdekaan. Begitu pesan yang ingin dibangun. Ini bahaya. Namanya perang pemikiran, ideologi dibolak-balik. Seolah PKI bukan lagi ancaman," jelas Zainuddin.

Padahal, banyak korban yang tewas akibat ulah PKI. Mereka berasal dari kalangan TNI, ulama, dan warga sipil. Pemberontakan 1965 bukan yang pertama, tahun 1948 PKI telah melakukan pelanggaran HAM yang sama.

Politisi PKS ini menegaskan, pemerintah seharusnya fokus pada cara untuk menggenjot pertembuhan ekonomi, menguatkan lagi rupiah yang kian terpuruk, dan mengatasi kelangkaan sejumlah bahan pangan. Daripada sibuk merencanakan untuk meminta atau memberi maaf pada eks PKI.

Dirinya mendukung Menteri Pertahananan untuk tidak memaafkan PKI. Karena mereka jelas telah memcah belah bangsa dan melanggar HAM.

Pembunuhan 1965 merupakan kasus pelanggaran HAM yang menjadi prioritas pemerintah. Rekonsiasiliasi kasus pelanggaran HAM berat ini disampaikan Jokowi pada Jumat (17/8), lalu.

Tim khusus langsung dipimpin oleh Menko Polhukam Luhut B Pandjaitan. Mereka bekerjasama dengan Kejaksaan Agung, Polri, TNI, dan Kemenkum Ham.

Ikuti Whatsapp Channel Republika