REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Rizal Ramli harus menyadari posisinya saat ini yang berada di dalam lingkaran pemerintahan. Sebelum bergabung dalam Kabinet Kerja, Rizal memang terkenal sebagai akademisi kritis dan analis yang sering mempresentasikan suara masyarakat.

“Sekarang Pak Rizal sudah masuk di dalam pemerintahan, maka sudah saatnya beliau mengimplementasikan dan merepresentasikan sikap kritisnya ke dalam kebijakan,” ucap pengamat politik dari Universitas Dipinegoro Semarang, Yulianto saat dihubungi ROL, Rabu (19/8).

Ketika sudah menjadi Menko, bukan berarti Rizal tidak boleh mengkritik kinerja sesama rekannya di kabinet. Dia boleh saja melakukannya, hanya saja implementasi analisis kritiknya harus mendukung sukses pembangunan, terutama di bidang yang dibawahinya seperti kelautan.

Namun Yulianto menyarankan sebaiknya sikap kritis Rizal terhadap sesama pemerintah jangan terlalu banyak disampaikan ke ranah publik. “Jangan sampai bicara berlebihan, sementara kerjanya nanti tidak sesuai kritiknya, jadinya malah inkonsistensi,” kata dia.

Seandainya Rizal mempunyai kritik yang berkenaan dengan tugas dan tanggungjawab anggota kabinet yang lain, sampaikanlah pada saat sidang kabinet digelar sehingga ini menjadi bahan masukan internal bagi anggota kabinet lain. “Kabinet ini kan mengedepankan kebersamaan, maka ketika ada kritik sampaikanlah secara internal supaya tidak terjadi perdebatan publik yang membuat gaduh suasana,” ucap Yulianto.

Dia menyarankan, menyampaikan kritik tetap harus ada etika dan tata krama. Kritik tajam antaranggota kabinet bukanlah masalah selama dilakukan dalam lingkup internal. Barulah nanti kalau sudah ada kesepakatan bersama dipublikasikan ke media untuk menjadi pengetahuan publik. Jika begini, pemerintahan terlihat tetap solid di tengah kemajemukan berpikir dalam memecahkan masalah. “Tidak usah pakai konflik karena akan membingungkan publik,” ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika