REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Konflik terbuka yang terjadi antara Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Menko Perekonomian Rizal Ramli, dinilai tidak perlu dilakukan. Wakil ketua DPR Fahri Hamzah meminta, perdebatan kedua pejabat pemerintah itu cukup dilakukan dalam rapat-rapat internal, bukan di depan umum.

Fahri mengatakan, tesis daripada reshuffle tahap I ini, Jokowi bertujuan untuk memperkuat koordinasi di antara para menteri. Ia mengapresiasi hal itu karena semua menteri yang baru masuk, merupakan sosok-sosok 'kelas berat'.

Politisi PKS itu berharap, mereka dapat berkoordinasi dengan baik. Tapi, kata dia, Jokowi jangan seperti melihat raksasa berkelahi. Sebab, Bagaimanapun presidennya adalah Joko widodo.

''Tolonglah pembagian tugas ini dibicarakan, jangan tampakkan perdebatan di depan umum. Kalaupun berdebat sampai gebrak meja itu gak papa. Gebrak meja itu hanya ada di DPR yang ada 560 orang,'' kata Fahri kepada wartawan di kompleks parlemen, Jarkata, Rabu (19/8).

Untuk DPR, lanjut dia, konflik seperti itu bisa diterima. Tapi untuk eksekutif atau pemerintah, rakyat tidak boleh membaca pemerintahnya gamang. Karena Itu berhubungan dengan proses pembangunan dan pembacaan pasar.

Meski demikian, Fahri tidak bisa menyalahkan Rizal Ramli. Sebab ia memiliki observasi yang dalam. Apalagi, Rizal juga merupakan pengamat yang kritis.

Oleh sebab itu, keputusan ini harus betul-betul kritis, mendalam, dan jangan hanya sekedar pencitraan. ''Selesaikan di dalam rapat kabinet. Saya yakinlah pak Jokowi mampu memimpin kabinet,'' ujar dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika