REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Jusuf Kalla menginginkan Mahkamah Konstitusi (MK) dapat memiliki kewenangan lebih. JK mengatakan MK dapat menangani dan menyelesaikan perkara hak asasi manusia untuk melindungi warganya.

"Ya artinya tugas MK itu bukan hanya mengadili UU dengan konstitusi, tapi juga secara personal karena hal-hal tertentu, perilaku, atau tindakan. Seperti yang dilakukan kepada warga negaranya," kata JK di Istana Wakil Presiden usai memberikan pidato dalam acara Simposium Internasional Constitutional Complaint, Sabtu (15/8). 

Ia pun mencontohkan pelanggaran HAM yang sering terjadi di Turki, yakni pelarangan mengenakan jilbab bagi warga negaranya.

"Dulu pengacara pakai jilbab itu dilarang. Itu dianggap melanggar hak asasi manusia," tambah dia. 

Selama ini, sambung JK, perkara yang menyangkut terkait HAM lebih banyak dilaporkan kepada Komnas HAM. Padahal, lembaga tersebut tidak memiliki putusan yang bersifat tetap.

"Tetapi kita tahu Komnas HAM itu tidak mempunyai keputusan yang bersifat menetapkan, hanya merekomendasikan sebagian besarnya. Karena itulah dengan adanya, apakah itu tentang hak asasi manusia, perilaku dan sebagainya, tentu dapat dilaksanakan secara baik di MK," kata JK.

Ikuti Whatsapp Channel Republika