REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) mewaspadai beberapa faktor dinamika sosial politik di Indonesia bagian timur. Khususnya terkait isu separatisme yang terjadi di daerah Papua dan juga Maluku.
''Ya, isu seperti ini tergolong bahaya. Sebab bisa membuat disintegrasi bangsa,'' ujar Deputi Bidang Kordinator Politik Luar Negeri Kemenlu, Antonius Agus Sriyono, dalam diskusi di Kemenlu, Jakarta, Jumat (14/8).
Dia menyatakan isu ini muncul karena berbagai macam faktor. Salah satunya yaitu masalah kesenjangan ekonomi.
Dia menyatakan angka pertumbuhan ekonomi di Indonesia timur saat ini adalah sebesar 5,8 persen. Hal ini lebih rendah jika dibandingkan Indonesia bagian barat yang angkanya mencapai 50 persenan.
"Fakta di atas haruslah segera disikapi secara bijak. Dimana harus ada pembangunan ekonomi yang digalakkan di daerah sana," ujarnya. Sebab, bila pembangunan berhasil, masyarakat otomatis tak akan tertarik dengan gerakan separatis.
Saat ini total 60 persen sumber daya alam (SDA) di Indonesia berada di Indonesia bagian timur. Namun modal itu tak bisa dimanfaatkan secara optimal. Sebab jika berkaca dari aspek pendidikan, sdm dan juga ekonomi, pembangunan di sana kalah jauh dibandingkan dengan Indonesia Bagian Barat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
