REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menunda program rehabilitasi gedung sekolah di Jakarta. Hal tersebut karena anggaran untuk rehabilitasi sebesar Rp30 miliar, dinilai terlalu besar.
Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menilai pengajuan anggaran sebesar Rp30 miliar cenderung banyak unsur permainan dan manipulasi.
"Mau nggak mau tahun depan (rehab sekolah). Kamu rehab sekolah Rp 30 miliar? Kemahalan. Ngarang-ngarang konsultannya dari satuan harga. Makanya saya tanya Anda, rela nggak sekolah direhab Rp 30-50 miliar?" katanya di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (14/8).
Menurutnya jumlah sebesar itu patut dipertanyakan. Jika rehabilitasi bangunan sekolah yang usang memakan Rp 30 miliar maka bukan perbaikan. Melainkan membuat gedung baru. Dana sebesar itu tentu rawan dipermainkan sebagian oknum.
Oleh karenanya, Pemprov DKI akan menunda dana rehabilitasi sekolah serta meralat anggaran yang bisa dipergunakan.
Sebelumnya Ahok juga menyebut pendidikan bukan menjadi program prioritas Pemprov DKI saat ini. Namun ia tetap akan mengoptimalkan perbaikan gedung sekolah yang dinilai sudah tidak layak.
Ia menyatakan sebanyak 47 persen bangunan gedung sekolah di seluruh wilayah ibu kota saat ini berada dalam kondisi rusak.
"Kita sudah pegang data. Sekarang ini, ada 47 persen bangunan sekolah yang kondisinya rusak, sehingga harus segera diperbaiki secara bertahap," ujar Rabu (14/8) kemarin.
Bangunan-bangunan sekolah yang rusak itu tersebar di lima wilayah Jakarta. Mulai dari Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA).
Ikuti Whatsapp Channel Republika
