REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Laksamana TNI (purn) Tedjo Edhy Purdijatno, mengakui, Jenderal TNI (purn) Luhut Binsar Pandjaitan merupakan sosok yang tepat untuk menggantikannya sebagai Menkopolhukam. Bahkan, Tedjo mengakui, sebenarnya Luhut memang telah dipersiapkan untuk menjadi Menkopolhukam.
Namun, lanjut Tedjo, pada awal pembentukan Kabinet Kerja, Luhut diminta Presiden Joko Widodo untuk terlebih dahulu menjabat sebagai Kepala Staff Kepresidenan. Kini, Luhut sudah dilantik dan dipercaya untuk menduduki jabatannya sebagai Menkopolhukam.
Memang, jika menilik pada masa-masa awal pembentukan Kabinet Kerja Pemerintahan Jokowi-JK, nama Luhut memang sempat santer disebut-sebut bakal menjadi Menkopolhukam. Namun, pada saat pengumuman nama menteri, nama Luhut tidak ada dan digantikan oleh Tedjo Edhy Purdijatno sebagai Menkopolhukam.
''Saya tahu sebetulnya, bapak Menkopolhukam ini sudah lama bisa di sini (menjabat Menkopolhukam). Tetapi, karena beliau diangkat untuk membantu Presiden sebagai Kepala Staff, maka saya yang sementara ditaruh di Kemenkopolhukam. Jadi saat ini saya kembalikan jabatan ini,'' kata Tedjo dalam sambutanya di upacara Serah Terima Jabatan (Sertijab) Menkopolhukam di Kantor Kemenkopolhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (13/8).
Kendati begitu, menurut Tedjo, pergantian personel di sebuah organisasi adalah hal yang biasa, termasuk pergantian di jabatan Menkopolhukam. Mantan Kepala Staff Angkatan Laut (KSAL) itu pun mengakui, jika masih banyak kekurangan semasa kepemimpinan di jajaran Kemenkopolhukam. Hal ini lantaran dalam 10 bulan terakhir, dinamika pekerjaan di Kementerian Koordinator yang membawahi enam Kementerian dan tiga lembaga negara tersebut.
''Tetapi, saya tetap mengucapkan terima kasih kepada para Menteri di bawah Kemenkopolhukam, Jaksa Agung, Kapolri, Panglima TNI, dan Kepala BIN karena telah bekerja secara maksimal. Semua telah mengerjakan tugas sesuai dengan perintah Presiden,'' tutur Tedjo.