Rabu 12 Aug 2015 19:07 WIB

Jokowi Akui 'Kabinet Kerja' Lemah di Koordinasi

 Presiden Joko Widodo melantik menteri kabinet baru hasil reshuffle di Istana Negara, Jakarta, Rabu (12/8).   (Republika/Edwin Dwi Putranto)
Presiden Joko Widodo melantik menteri kabinet baru hasil reshuffle di Istana Negara, Jakarta, Rabu (12/8). (Republika/Edwin Dwi Putranto)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo resmi merombak kabinet. Dari lima menteri yang diotak atik, tiga diantaranya adalah menteri koordinator yakni Menko Polhukam dijabat Luhut Pandjaitan; Menko Maritim, Rizal Ramli; dan Menko Perekonomian, Darmin Nasution.

Dalam sebuah wawancara dengan televisi swasta, Jokowi mengakui yang kabinet kerja terdahulu lemah di koordinasi.

"Lebih banyak (masalah) di koordinasi. Kkita perlu memperkuat koordinasi agar pelaksaan program-program bisa dilaksanakan di lapangan dan bisa dirasakan masyarakat," katanya, Rabu (12/8).

Ia menjelaskan terpilihnya Darmin Nasution sebagai Menko Perekonomian karena pemerintah sedang membutuhkan sosok yang paham tentang ekonomi makro, moneter, tetapi juga tahu sektor riil, dan ekonomi kerakyatan.

"Darmin punya kekuatan di situ," katanya.

Rizal Ramli dipilih sebagai Menko Maritim pun diharapkan bisa mengkoordinasikan kinerja kementerian dibawahnya seperti Kementerian ESDM, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Pariwisata.

"Jadi tidak berjalan sendiri-sendiri dan sektoral. Semua harus tahu, kegiatan itu yang di kementerian itu harus berkaitan dan saling menyambung sehingga golnya pada titik dan fokus yang sama," katanya.

Sementara itu, dipilihnya Luhut Pandjaitan sebagai Menko Polhukam karena dinilai memiliki pengalaman luas yakni pernah menjadi dubes dan menteri. Dari sisi politik, Luhut juga dinilai punya pengalaman panjang.

"Yang penting dia bisa mengkoordinasikan kementerian/lembaga yang ada dibawahnya," katanya.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement