REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Sohibul Iman bersama Sekjen HM Taufik Ridlo menyatakan tekadnya agar partai dakwah tersebut tetap konsisten di luar pemerintahan. Karena itu, PKS tidak ingin bergabung dalam pemerintahan tanpa persetujuan Koalisi Merah Putih (KMP). Meski begitu, PKS memberikan keleluasaan kepada Presiden Jokowi untuk melakukan reshuffle Kabinet Kerja kalau dirasa kinerja anak buahnya tidak bagus.
"Kami tidak berpretensi untuk masuk dalam kabinet atau apa yang menjadi hak prerogatif presiden. Kami tentu saja memberikan keleluasaan kepada presiden untuk melakukan reshuffle. Bila diyakini itu akan memberikan kebaikan, tentu laksanakan lah," kata Sohibul saat jumpa pers di kantor DPP PKS, Jakarta Selatan, Selasa (11/8).
Sohibul menjelaskan, PKS tidak memikirkan diri untuk masuk dalam kabinet pemerintahan Jokowi-JK. Sebab, PKS telah memiliki kesepakatan tersendiri dalam KMP. "Jika ditawari tentu saja kita tidak bisa berandai-andai tapi yang jelas kami di KMP memiliki kesepakatan-kesepakan tersendiri."
Karena itu, lanjut dia, PKS tidak bisa bertindak sendiri dalam menentukan tawaran kabinet. Sehingga, segala hal yang menyangkut hubungan antara pemerintah dan KMP itu harus menjadi kesepakatan bersama.
"Jadi kita tida bisa bertindak sendiri. Segala hubungan antara pemerintah dan dengan partai di dalam Koalisi Merah Putih menjadi kesepakatan di dalam KMP. Karena itu, kami akan selalu membicarakan hal itu di dalam KMP," kata mantan rektor Universitas Paramadina tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
