REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bupati Morotai, Maluku Utara, Rusli Sibua menginginkan persidangan pembacaan dakwaan terhadap dirinya di Pengadilan Tipikor Jakarta ditunda. Pengajuan disampaikan dengan alasan belum berkomunikasi dengan penasihat hukumnya.
"Pihak KPK melarang penasihat hukum untuk bertemu saya, saya putus komunikasi dengan pihak penasihat hukum. Saya keberatan dengan situasi yang tidak menyenangkan ini," kata Rusli kepada Hakim Supriyanto saat persidangan pembacaan dakwaan, Senin (10/8).
KPK selaku penuntut umum mengatakan bahwa pihaknya tidak pernah melarang penasihat hukum maupun keluarga Rusli untuk bertemu dengannya pada hari Senin hingga Jumat di jam kerja yaitu jam 09.00 WIB hingga jam 18.00 WIB. Hakim mengatakan kehadiran penasihat hukum hanya untuk memperlancar persidangan, namun Rusli tetap bersikeras ingin persidangan ditunda beberapa hari.
Akhirnya sidang diskors oleh hakim agar Rusli dapat berkomunikasi dengan penasihat hukumnya. "Sidang ini diskors saudara bisa berkomunikasi dengan penasihat hukum, sebelum dibacakan dakwaan. Untuk berikutnya, setelah persidangan ini saudara tetap diberikan hak jika ingin mengajukan keberatan," kata hakim.
KPK menetapkan Rusli Sibua sebagai tersangka dugaan tindak pidana pemberian suap kepada mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Aki Mochtar untuk mempengaruhi putusan perkara permohonan keberatan hasil pemilihan kepala daerah Kabupaten Morotai pada 2011. Hal tersebut merupakan pengembangan perkara dugaan tindak pidana korupsi di dalam MK, salah satu yang sudah divonis adalah Akil Mochtar.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
