REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Surabaya tetap ngotot memberi syarat jika berkoalisi dengan Demokrat untuk posisi bakal calon wali kota adalah Dhimam Abror. "PAN sejak awal sudah merekomendasi Abror sebagai cawali bukan cawawali. Sedangkan cawawali-nya dari Demokrat," kata Ketua DPD PAN Surabaya Surat di Surabaya, Senin (10/8).
Menurut dia, jika cawali-nya bukan Abror tentunya harus ada pembicaraan lagi. "Kalau mau berubah, ya, tergantung DPP. Masalahnya dari DPP bersedia atau tidak ya belum tahu," katanya.
Selain itu, lanjut dia, yang menjadi persoalan lagi adalah apakah Abror sendiri bersedia untuk posisi sebagai cawawali Surabaya? "Ya harus ngomong dulu pak Abrornya gimana? karena Pak Abror melamarnya di PAN sebagai calon wali kota, bukan wakil wali kota," katanya.
Saat ditanya apakah sudah ada pembicaraan lebih lanjut dengan Demokrat terkait hal ini, Surat mengatakan pihaknya terus melakukan komunikasi dengan Demokrat, tapi hingga Senin pagi ini masih belum ada titik temu. "Perdebatannya masih seputar calon wali kotanya siapa, wakil wali kota siapa," ujarnya.
DIa menyadari bahwa PAN hanya memiliki empat kursi sehingga perlu koalisi dengan partai lain. Sampai saat ini, koalisi yang dianggap pas adalah dengan Demokrat yang memiliki enam kursi. Hal ini dikarenakan syarat untuk mengusung cawali-caawawali harus memiliki 10 kursi.
Ditanya apakah hari ini ada pertemuan dengan Demokrat untuk membicarakan hal ini, Surat enggan memberitahukannya. "Saya masih di Kediri saya masih fokus di Muswil. Kalau komunikasi dengan Demokrat saya tinggal telepon ke Pak Hartoyo (Plt Ketua DPC Demokrat Surabaya)," katanya.
Sementara itu, Plt Ketua DPC Demokrat Surabaya Hartoyo hingga saat ini belum bisa dikonfirmasi. Saat dihubungi melalui ponselnya terdengar nada sambung, namun tidak diangkat.
Sekretaris DPC Demokrat Surabaya Junaedi mengatakan pada dasarnya DPC Demokrat Surabaya mengenai koalisi dengan PAN serta persoalan pencalonan akan tetap koordinasi dengan DPD Demokrat Jatim. "Kami sudah dipanggil DPD untuk koordinasi mengenai hal itu," kataya.
Saat ditanya hasil koordinasi seperti apa, Junaedi enggan mengatakannya. "Pada prinsipnya, kalau memang rekomendasi itu ada, ya, kita semua kader di Surabaya harus siap mengamankan," katanya.
Begitu juga saat ditanya mengenai sikap PAN yang tetap ngotot tidak mau mengalah untuk posisi cawali, Junaedi dengan diplomatis mengatakan bahwa itu merupakan kewenangan DPD Demokrat Jatim dan DPP Demokrat.
"Soal mengalah sebagai calon wali kota atau wakil wali kota itu yang berwenang adalah DPD dan DPP. Itu harus komuniksi lewat jajaran elit tingkat tinggi lebih dahulu," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika