REPUBLIKA.CO.ID, SUKABUMI -- Pengamat politik Universitas Muhammadiyah Sukabumi, Sakti Alamsyah mengatakan calon Kepala Daerah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat harus berani tunjukan jumlah harta kekayaannya.
"Rakyat harus tahu berapa jumlah harta kekayaannya sebelum menjadi kepala daerah jika terpilih dan setelah tidak lagi menjabat sebagai kepala daerah sebagai tolak ukur apakah pemimpin tersebut benar-benar kerja untuk rakyat atau hanya ingin berkuasa saja untuk memperkaya diri sendiri," katanya di Sukabumi, Ahad (9/8).
Menurutnya, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi juga harus terbuka perihal laporan harta kekayaan pejabat negara (LHKPN) kepada masyarakat Kabupaten Sukabumi, karena dengan cara seperti itu rakyat bisa mengetahui berapa jumlah harta kekayaan masing-masing calon baik calon bupati maupun wakil bupati sebelum menjabat sebagai kepala daerah.
Sebagai cerminan, pada Pemilihan Presiden RI lalu masing-masing pasangan baik Joko Widodo-Jusuf Kalla dan Prabowo Subiyanto-Hatta Radjasa mempublikasikan harta kekayaannya kepada rakyat.
Selain itu, publikasi harta ini sangatlah penting untuk mengukur sejauh mana kepedulian kepala daerah terhadap rakyatnya, bukannya saat menjadi kepala daerah hanya bisa mengumpulkan harta.
"Menjadi pemimpin harus berani mempublikasikan hartanya, bahkan masyarakat Kabupaten Sukabumi juga membutuhkan pemipin yang siap miskin demi mensejahterakan rakyatnya," tambahnya.
Sementara itu, Ketua Kelompok Kerja Kampanye dan Rekapitulasi KPUD Kabupaten Sukabumi, Ferry Gustaman mengatakan seluruh calon sudah menyerahkan bukti LHKPN dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) namun hanya sebatas laporan saja, tetapu jumlah harta kekayaannya yang dilaporkan tidak ada.
"Kami tidak tahu berapa jumlah harta kekayaan masing-masing calon kepala daerah yang maju di Pilkada Kabupaten Sukabumi 9 Desember ini," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika