REPUBLIKA.CO.ID,SOLO -- Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan pemerintah akan menjamin pemenuhan kebutuhan dan pasokan pangan masyarakat. Hal ini terkait dampak El-Nino dan musim kemarau yang menyebabkan terjadinya kekeringan di sejumlah daerah.
"Apapun kita yang penting dijamin masyarakat dan negeri ini tidak kekurangan beras bagaimana pun caranya," kata JK di pondok pesantres Assalaam, Solo, Jawa Tengah, Sabtu (8/8).
Pemenuhan pasokan pangan ini, lanjut JK, akan dilakukan dengan berbagai cara. Menurutnya, pemerintah pun tak menutup dilakukannya impor beras guna mengantisipasi jumlah pasokan beras yang menurun akibat kondisi saat ini.
"(Impor beras) Tergantung keadaan. Kalau dari bulan ke bulan, minggu ke minggu dievaluasi, hasilnya dievaluasi," tambah JK.
Terkait dengan status darurat kekeringan di sejumlah daerah di Jawa Tengah, JK mengatakan pemerintah berupaya mengatasi kekeringan yang terjadi. Sehingga, dapat membantu mengurangi dampak kekeringan terhadap pasokan pangan.
"Ini kan proyeksi yang tentu kita harus mengambil langkah yang baik agar akibat kemungkinan adanya kekeringan karena El Nino itu dapat diperkecil akibatnya," jelas JK.
Menurut dia, fenomena El-Nino dapat semakin menguat dan dapat berimbas terhadap menurunnya hasil produksi lahan pertanian. JK mengatakan, pemerintah pun telah mengambil sejumlah langkah untuk mengatasi kondisi ini. Diantaranya dengan menyediakan akses dan pompa air kepada masyarakat, serta memperkuat cadangan beras nasional dari produksi saat ini.
Wapres pun mengklaim, stok beras saat ini masih mencukupi. Menurut dia, pemerintah selalu melakukan pemantauan terhadap kondisi kekeringan serta jumlah pasokan pangan sehingga diharapkan dapat mengurangi dampaknya.
Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan untuk mengatasi kekeringan yang terjadi di sejumlah daerah di Jawa Tengah, pemerintah daerah telah memberikan bantuan penyaluran air.
"Ada beberapa yang bisa kita bantu, jarak pendek itu dropping air, BPBD bergerak, PMI bergerak. TNI Polri kalau sudah darurat teman-teman sudah membantu," kata Ganjar.
Sebelumnya, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menilai Provinsi Jateng sudah bisa masuk kategori status siaga darurat kekeringan.
Berdasarkan kajian kondisi yang terjadi di sejumlah kabupaten/kota, maka sudah layak untuk dinyatakan darurat kekeringan.
Menurut Ganjar, saat ini pemerintah daerah sedang melakukan penyusunan keputusan siaga darurat kekeringan untuk tingkat provinsi agar pencairan dana tak terduga dapat segera dilakukan.
"Sekarang lagi penyusunan, mungkin dalam 1--2 hari keluar keputusan mengenai status siaga darurat kekeringan (tingkat provinsi)," ujarnya.
Sebelumnya, Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jawa Tengah Sarwa Pramana mengungkap sejumlah daerah seperti Kabupaten Temanggung, Kendal, Cilacap, Wonogiri, dan Boyolali telah menyatakan status siaga darurat kekeringan.
Sarwa mengatakan 16 kabupaten/kota, termasuk lima daerah yang menyatakan siaga darurat kekeringan, mengajukan bantuan dana tak terduga sebesar Rp 8,6 miliar ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana untuk program jangka panjang dalam mengatasi kekeringan.
Dengan program-program jangka panjang itu, kata dia, luasan daerah yang terdampak kekeringan dapat terus berkurang lantaran pengadaan air bersih dinilai tidak menyelesaikan permasalahan yang terjadi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
