REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Rencana penerbitan obligasi daerah mendapat dukungan dari berbagai pihak mulai dari Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), hingga Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Karena obligasi daerah ini baru pertama di Indonesia, diprediksi akan masuk invesment grada.

Menurut Gubernur Jabar Ahmad Heryawan, melalui obligasi daerah, pemerintah provinsi Jawa Barat menargetkan dapat menghimpun dana masyarakat hingga Rp 4 triliun yang akan diperuntukan untuk pembiayaan infrastruktur. Di antaranya, pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) dan Jalan Tol Cisumdawu.

Heryawan mengatakan, hampir seluruh persyaratan penerbitan obligasi daerah sudah terpenuhi. Namun, pihaknya diminta untuk segera menyiapkan persyaratan lainnya seperti Surat Persetujuan DPRD, pembentukan lembaga khusus pengelola obligasi daerah, serta persyaratan administrasi lainnya.

Aher mengaku akan membuka penawaran obligasi daerah kepada perusahaan maupun masyarakat umum. Namun soal besaran bunga akan ditentukan dari rating saat moment penerbitan.

Karena tenor yang lama, kata dia, pihaknya akan mengukuhkan obligasi daerah melalui Peraturan Daerah. Hal ini agar pengembalian dana masyarakat tetap berlangsung lancar meski pucuk kepemimpinan berpindah tangan.

"Akan dikukuhkan lewat Perda supaya tidak diutak atik sehingga satu masa obligasi daerah dapat terselesaikan," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika