REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah (pilkada) serentak butuh kesiapan anggaran. Pemerintah harus mampu menyiapkan anggaran, meskipun saat ini Indonesia dihadapkan dengan berbagai penyerapan masalah anggaran.
"Harus ada kepastian, jangan sampai penyelenggaraan pilkada menggunakan utang," ujar Direktur Institute for Development of Economic and Finance (Indef), Enny Sri Hartati kepada ROL, Kamis (6/8) malam.
Anggaran pilkada, kata dia, harus benar-benar disiapkan mengingat pelaksanaannya yang tinggal menghitung bulan. "Mesti disiapkan secara fiskal ke depannya," kata Enny.
Berdasarkan rilis data Badan Pusat statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi Indonesia melambat dari 4,7 persen di triwulan I menjadi 4,67 persen di triwulan II. Namun Presiden Joko Widodo menganggap ini biasa dan hampir semua negara mengalaminya. Namun Enny tidak sependapat dengan Jokowi.
"Kalau membandingkan harus apple to apple sesuai potensi dan persoalan di masing-masing negara," ucapnya.
Di dalam struktur perkembangan ekonomi Indonesia jelas sekali bahwa pertumbuhan terbesar dikontribusikan oleh potensi konsumsi rumah tangga. Enny juga menyanggah pernyataan Jokowi yang menyebut tidak ada negara yang pertumbuhan ekonomi di triwulan II lebih baik dari triwulan I. Terbukti, pertumbuhan ekonomi India lebih baik, bahkan melampaui Tiongkok di atas 7 persen.
Di triwulan II, pertumbuhan ekonomi Malaysia dan Thailand juga lebih baik dibanding triwulan I. Enny meminta berhenti mengambing hitamkan faktor eksternal karena kondisi ini adalah akibat persoalan internal.
"Faktor eksternal memang berpengaruh, tapi yang utama adalah tingkat kepercayaan diri ekonomi kita yang sedang terpuruk," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika