Kamis 06 Aug 2015 18:34 WIB
Muktamar NU

Pengamat: Pengurus PBNU Diharap tak Masuk Jalur Politik

Rep: Dyah Ratna Meta Novia/ Red: Bilal Ramadhan
Proses perhitungan pemilihan calon Ketua Umum PBNU saat Muktamar NU ke 33 Jombang, Kamis (6/8).
Foto: Republika/ Yasin Habibi
Proses perhitungan pemilihan calon Ketua Umum PBNU saat Muktamar NU ke 33 Jombang, Kamis (6/8).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat Komunikasi Politik dari Universitas Paramadina, Hendri Satrio mengatakan, NU ini peringkatnya jauh lebih tinggi dari pada parpol sehingga tidak ada tanding-tandingan. Mereka ini berbeda dengan parpol.

"Kalau parpol memperebutkan kekuasaan, kalau ormas posisinya sebagai poros netral bangsa. Kalau ada perbedaan pendapat di dalam ormas agama kaidahnya lebih mudah, kembali saja kepada Hadis dan Quran," kata Hendri, Kamis, (6/8).

Ke depan para kiai, terang dia, sebaiknya terus melakukan kaderisasi dan komunikasi politik sehingga tidak terjadi perbedadan pendapat yang  bisa menimbukan perpecahan. Para pengurus PBNU juga diharap tidak masuk ke jalur politik.

"Kalau ada pengurus yang masuk ke jalur politik maka sebaiknya meninggalkan jabatannya sebagai pengurus PBNU. Sebab jika menjabat keduanya bisa menimbulkan konflik kepentingan dan dikhawatirkan menjadi pragmatis," ujarnya.

Saat ini dibutuhkan sebagai penyeimbang parpol. Tugas ormas agama lebih berat karena selain mendapatkan tantangan dari parpol dan kekuasaan, juga terdapat tantangan sosial dan budaya. Sebab globalisasi bisa memberikan pengaruh dari mana saja.

Guna memperkuat ormas agama, lanjutnya, ormas agama harus dipisahkan dari  jalur politik. Saat masuk ormas niatnya seharusnya membangun bangsa  dan menjaga bangsa supaya tetap pada relnya, tak  terbawa kepentingan politik.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement