REPUBLIKA.CO.ID, TANGERANG -- Pengamat Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ),  Ade Yunus, menilai potensi praktik politik uang di Pilkada Kota Tangerang Selatan (Tangsel), tetap ada. Namun, praktik tersebut dinilai hanya efektif bagi masyarakat pinggiran.

"Potensi praktik politik uang tentu masih akan terjadi. Namun, hanya akan berpengaruh terhadap masyarakat pinggiran atau menengah ke bawah," ujar Ade ketika ditemu Republika di Tangerang, Kamis (6/8).

Masyarakat pinggiran, kata dia, masih bersifat pragmatis. Artinya,  praktik politik uang secara konvensional dengan memberikan uang masih dinilai efektif bagi masyarakat. Namun, cara seperti itu diperkirakan tidak efektif bagi masyarakat menengah ke atas.

"Masyarakat menengah ke atas Tangsel justru apatis terhadap Pilkada. Selain karena lebih tercukupi secara ekonomi, kemauan memberikan suara dalam Pilkada rendah," tambah dia.

Meski begitu, dirinya tetap menyarankan agar Panwaslu dan KPU tidak hanya bersikap normatif dalam menelusur dana kampanye para pasangan calon (paslon) Pilkada Tangsel. Sebab, ada bentuk-bentuk politik uang baru yang berpeluang terjadi. Bentuk yang dimaksud bisa berupa dana hibah atau pelaksanaan bakti sosial di sejumlah kawasan.

"Karena itu, penyelenggara Pilkada mesti menelisik dana kampanye secara cermat. Bila perlu, Panwaslu harus menggandeng PPATK untuk menelusur transaksi mencurigakan dari rekening kampanye," tambahnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika