REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Salah satu bakal calon wali kota Surabaya, Dhimam Abror Djurait, mengkritik Koalisi Majapahit yang beranggotakan enam parpol terkait persoalan hasil verifikasi skor tertinggi cawali-cawawali yang tidak diumumkan ke publik.
"Kan saya skor tertinggi versi Koalisi Majapahit. Itulah yang saya kritik dari koalisi, harusnya hasil tes ini diumumkan ke publik," kata Dhimam Abror yang diprediksi kuat mendapat rekomendasi PAN dan Demokrat itu kepada Antara di Surabaya, Ahad (2/8).
Adapun skor tertinggi hingga terendah untuk bakal calon wali kota di Koalisi Majapahit adalah Dhimam Abror Djuraid, Syamsul Arifin, Sukoto dan Sutjipto Joe Angga, sedangkan untuk bakal calon wakil wali kota yakni Muhammad Alyas, Basa Alim Tualeka, Akhmad Suyanto, dan Siswandi.
Saat ditanya alasan kenapa Koalisi Majapahit tidak mengumumkan, Ketua Harian KONI Jatim tersebut mengaku tidak tahu alasanya. "Saya tidak tahu alasannya. Lebih baik diumumkan media," ujarnya.
Soal kabar akan menggugat Koalisi Majapahit soal hal ini, Dhimam membantahnya. "Tidak ada itu, buat apa menggugat lha wong mereka yang punya kewenangan. Saya manut (ikut) saja, terserah mereka," ujarnya.
Mengenai rekomendasi PAN dan Demokrat, Abror mengaku rekomendasi dari kedua partai tersebut akan turun pada Ahad dan didaftarkan pada hari terakhir perpanjangan pendaftaran di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Surabaya pada Senin (3/8).
Dia mengatakan bakal calon wakil wali kota yang akan mendampinginya adalah Haries Purwoko, Ketua Umum Organisasi Pemuda Pancasila (PP) Kota Surabaya, sekaligus salah seorang pengusaha di Surabaya yang juga aktif sebagai pengurus Kamar Dagang Industri (Kadin) Jatim.
Saat ditanya kenapa rekomendasi yang akan dikeluarkan hanya Demokrat dan PAN, sedangkan parpol di Koalisi Majapahit seperti PKB, PKS, Gerindra dan Golkar belum mengeluarkan rekomendasi. "Iya minimalis dulu untuk mengamankan rekomendasi dan antisipasi kalau ada emergency," ujarnya.
Namun, lanjut dia, pihaknya berharap Koalisi Majapahit tetap utuh dan mendukung dirinya maju di Pilkada Surabaya 2015. "Kalau head to head lawan petahana peluang menang ada. Tapi kalau pecah nanti akan ada empat pasang akan makin berat perjuangan," ujarnya.
Soal adanya anggapan bahwa bakal cawali-cawawali yang mendaftar di hari terakhir adalah calon boneka, Dhimam dengan tegas mengatakan bahwa calon boneka tidak ada. "KPU kan sudah melarang calon boneka karena yang boleh daftar itu manusia, boneka tidak boleh," katanya sambil bergurau.
Namun demikian, mantan pimpinan redaksi dari sejumlah media besar di Surabaya itu mengatakan pihaknya sudah mempersiapkan maju pilkada Surabaya sejak 2010, sehingga itu akan menggugurkan anggapan sebagai calon boneka.
"Pilkada Surabaya 2010, saya sudah siap dan semangat, tapi dukungan parpol saat itu tidak dapat," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika