REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat hingga akhir Juli 2015, kekeringan telah melanda 16 provinsi meliputi 102 kabupaten/kota dan 721 kecamatan di Indonesia. Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho mengatakan, kekeringan telah melanda 16 provinsi meliputi 102 kabupaten/kota dan 721 kecamatan di Indonesia hingga akhir Juli 2015. Sebanyak 16 provinsi yang mengalami kekeringan adalah Banten, Jawa Barat (Jabar), Jawa Tengah (Jateng), Yogyakarta, Jawa Timur (Jatim), Bengkulu, Papua.
Selain itu, Nusa Tenggara Barat (NTB), Nusa Tenggara Timur (NTT), Sumatra Selatan (Sumsel), Sulawesi Selatan (Sulsel), Lampung, Riau, Kalimantan Selatan (Kalsel), Kalimantan Tengah (Kalteng), dan Bali. Kekeringan paling banyak terjadi di Jateng, Lampung, Jabar, Jatim, Sumsel, dan NTB. Selain itu, sebanyak 111 ribu hektare lahan pertanian juga mengalami puso.
“Diperkirakan kekeringan akan meluas,” katanya, Sabtu (1/8).
Untuk mengatasi kekeringan jangka pendek, pihaknya menyediakan Rp 75 miliar. Dana ini sebagian besar digunakan untuk membantu Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam penanganan darurat kekeringan dengan distribusi air bersih dengan tangki air, perbaikan pipa, dan pembangunan bak penampungan air. Penanganan jangka panjang memerlukan upaya yang menyeluruh perbaikan kualitas lingkungan dan pembangunan infrastruktur keairan.
Ia menjelaskan, kekeringan selalu berulang setiap tahun. Kekeringan adalah suatu keniscayaan karena ketersediaan air yang ada memang sudah tidak mampu memenuhi kebutuhan air penduduk. “Jawa, Bali dan Nusa Tenggara sudah defisit air sejak lama. Saat musim kemarau di wilayah tersebut terjadi defisit air sekitar 20 miliar meter kubik,” ujarnya.
Bahkan berdasarkan kajian Bappenas (2003), di Jawa ada 92 kabupaten/kota yang memiliki defisit air selama 1-8 bulan, dimana 38 kabupaten/kota mengalami defisit air lebih dari enam bulan dalam setahunnya. Itulah yang menyebabkan kekeringan pasti terjadi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
