REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kekeringan selalu berulang setiap tahun. Kekeringan adalah suatu keniscayaan karena ketersediaan air yang ada memang sudah tidak mampu memenuhi kebutuhan air penduduk.
"Jawa, Bali dan Nusa Tenggara sudah defisit air sejak lama," ujar Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, Sutopo Purwo Nugroho dalam siaran persnya, sabtu (1/7).
Saat musim kemarau di wilayah tersebut terjadi defisit air sekitar 20 milyar meter kubik. Bahkan berdasarkan kajian Bappenas (2003), di Jawa ada 92 kabupaten/kota yang memiliki defisit air selama satu hingga delapan bulan.
Disebutkan, 38 kabupaten/kota mengalami defisit air lebih dari enam bulan dalam setahunnya. Itulah yang menyebabkan kekeringan pasti terjadi.
Saat ini, kekeringan melanda 16 provinsi meliputi 102 kabupaten/kota dan 721 kecamatan di Indonesia hingga akhir Juli 2015. 111 ribu hektar lahan pertanian juga mengalami kekeringan. "Diperkirakan kekeringan akan meluas," kata Sutopo.
Berdasarkan analisis BMKG dan LAPAN, Juli hingga November 2015 kondisi iklim di wilayah Indonesia terutama yang berada di bagian selatan khatulistiwa dipengaruhi El Nino Moderate, bahkan pada November 2015 akan berpeluang menguat.
Kondisi ini akan memberikan efek pada tingkat intensitas dan frekuensi curah hujan akan semakin berkurang dan bahkan kemungkinan awal musim penghujan 2015-2016 di beberapa wilayah akan mengalami kemunduran.
16 provinsi yang mengalami kekeringan adalah Banten, Jabar, Jateng, DIY, Jatim, Bengkulu, Papua, NTB, NTT, Sumsel, Sulsel, Lampung, Riau, Kalsel, Kalteng dan Bali. Kekeringan paling banyak terjadi di Jateng, Lampung, Jabar, Jatim, Sumsel, dan NTB.
Untuk mengatasi kekeringan jangka pendek, BNPB menyediakan Rp 75 miliar. Dana ini sebagian besar digunakan untuk membantu BPBD dalam penanganan darurat kekeringan dengan distribusi air bersih dengan tangki air, perbaikan pipa, dan pembangunan bak-bak penampungan air.
"Penanganan jangka panjang memerlukan upaya yang menyeluruh perbaikan kualitas lingkungan dan pembangunan infrastruktur keairan," kata Sutopo menjelaskan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika