REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Puluhan anggota Relawan Surabaya Bersatu menggelar demo di Sekber Koalisi Majapahit, Jumat (31/7), karena koalisi dinilai sengaja menyandera Pilkada Surabaya 2015 dengan tidak memunculkan pasangan calon wali kota dan wawali pada masa pendaftaran 26-28 Juli 2015.
"Koalisi Majapahit yang memiliki 29 kursi di legislatif, sengaja menyandera pilkada. Ini harus dilawan," teriak salah seorang pendemo, Agustinus, saat berorasi di atas mobil.
Selain menggelar demo di Sekretariat Bersama Koalisi Majapahit yang juga kantor DPD II Golkar Surabaya, mereka juga melakukan aksi di depan kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang letaknya bersebelahan dengan kantor Golkar Surabaya.
Agustinus menyampaikan bahwa Surabaya bukan milik satu orang. Untuk itu tidak ada calon tunggal yang diusung untuk kepentingan satu kelompok saja. "Surabaya bukan milik satu orang tapi milik kita bersama," tutur pria yang juga akrab disapa Pokemon ini.
Sementara itu, pendemo lainnya Marzuki menegaskan, pandangan koalisi Majapahit akan habis bila tidak bisa menghadirkan pasangan calon karena Koalisi Majapahit dinilai menyendera kedaulatan rakyat yang terwujud pada pelaksanaan Pilkada 2015.
"Jika aspirasi kami tidak diperhatikan, kami akan melakukan gerakan yang lebih besar karena Koalisi Majapahit telah mempermainkan kedaulatan rakyat," tegasnya
Marzuki berharap Koalisi Majapahit yang terdiri dari enam parpol, yakni Partai Gerindra, PKB, PKS, PAN, Golkar dan Demokrat segera merekomendasi calonnya, agar Pilkada Surabaya bisa dilangsungkan pada 9 Desember 2015.
Namun demikian, para pendemo meminta Koalisi Majapahit tidak memunculkan calon boneka atau badut. Penolakan atas munculnya calon boneka ditunjukkan oleh para pendemo dengan membawa dua badut sambil membawa poster kecaman yang ditujukan untuk Koalisi Majapahit, seperti 'Badut-Badut Mojopahit Mana Jagomu? Rakyat Menunggu' dan 'Koalisi Majapahit Merusak Citra Majapahit'.
Menanggapi tuntutan massa, Ketua pokja Koalisi Majapahit, AH. Thony menyatakan, akan menyampaikan aspirasi masyarakat itu ke Dewan pimpinan Pusat enam parpol yang tergabung dalam Koalisi Majapahit. Dia memahami kegalauan masyarakat akan terhambatnya proses pembangunan apabila tidak ada pilkada. Ia memastikan Koalisi Majapahit mempunyai pasangan calon.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
