REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) memandang sulit untuk menangkal 'calon kepala daerah boneka' dalam pilkada serentak tahun ini. Penundaan pilkada serentak bagi daerah yang hanya memiliki calon kepala daerah tunggal atau sama sekali tidak ada, disebut-sebut berpotensi memicu munculnya 'calon boneka'.
"Saya kira sulit menangkalnya karena sulit melakukan verifikasi 'calon boneka' itu di masa pendaftaran pilkada," kata peneliti senior Formappi Lucius Karus, di Jakarta, Kamis.
Selain itu, 'calon boneka' juga berpotensi dimunculkan untuk memecah perolehan suara calon yang dianggap dominan di suatu daerah. Lucius mengatakan, jika 'calon boneka' disiapkan untuk tujuan tertentu oleh pihak lain, maka 'calon boneka' bisa dengan mudah menyiapkan persyaratan untuk sekadar lolos dalam tahap pendaftaran hingga mengikuti proses selanjutnya sampai hari H Pilkada.
"Dan jika benar diusung hanya untuk mengganggu, artinya ada niat membohongi publik di sana, belum lagi jika prosesnya dilakukan dengan melibatkan transaksi demi menyukseskan niat calon utama," paparnya.
Dia menilai eksistensi 'calon boneka' hampir mendekati eksistensi boneka yang sesungguhnya, yang bergerak mengikuti arahan pengendalinya. Menurutnya, martabat calon seperti ini sebagai pribadi hampir hilang hanya demi kekuasaan dan sangat menyedihkan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika