REPUBLIKA.CO.ID,SUKABUMI—Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Jawa Barat (Jabar) memetakan tahapan rawan kecurangan dalam pilkada serentak 9 Desember mendatang. Hal ini untuk menjamin terselenggaranya pemilu yang berkualitas.

"Titik rawan berada pada semua tahapan pilkada," ujar Ketua Bawaslu Jabar Harminus Koto kepada wartawan Rabu (29/7) malam di Sukabumi.

Misalnya pada tahapan penetapan daftar pemilih tetap (DPT).Kerawanan terkait hak politik masyarakat dalam pilkada apakah warga yang memenuhi syarat sebagai pemilih telah didaftarkan. Jika tidak masuk, maka akan menjadi permasalahan. Oleh karena itu diperkukan pengawasan.

Pada tahapan kampanye ujar Harminus, kerawanan terdapat pada praktek politik uang maupun kampanye hitam. Hal ini dilakukan untuk mempengaruhi pilihan dari masyarakat dalam pilkada.

"Tahapan lainnya yakni penghitungan suara khususnya penyelenggara,’’ ujar Harminus. Misalnya apakah KPPS sudah melakukan penyelenggaraan pencoblosan sesuai aturan seperti sisa suara jangan sampai dicoblos, surat undangan kepada pemilih, dan pembangunan lokasi TPS yang jauh dari permukiman.

Tahapan ini ungkap Harminus, berpotensi menimbulkan kecurangan baik dilakukan penyelenggara maupun peserta pilkada. Oleh karena itu Bawaslu maupun Panwaslu di daerah akan melakukan pengawasan dengan menjalin koodinasi dengan apara hukum lainnya seperti dari kepolisian.

"Khusus Sukabumi memang wilayahnya cukup luas karena kecamatannya 47," ujar Harminus. Selain kendala luasan wilayah, Bawaslu juga meminta penyelenggara pemilu mengantisipasi dampak musim kemarau dalam pilkada.

Ikuti Whatsapp Channel Republika