REPUBLIKA.CO.ID, TULUNGAGUNG -- Kementerian Pertanian membentuk tim khusus untuk mengendalikan meluasnya bencana kekeringan sebagai dampak elnino yang terjadi sejak Maret dan diperkirakan berlangsung hingga Oktober-November.
"Ya kami sudah membentuk tim khusus pengendalian kekeringan agar bencana yang terjadi sebagai dampak kemarau dan elnino ini tidak terlalu mempengaruhi target produksi padi maupun komoditas pertanian lain," kata Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman saat melakukan kunjungan kerja panen raya di Trenggalek, Rabu (30/7).
Tugas tim khusus yang memiliki postur organisasi bertingkat mulai dari tingkat kabupaten/kota hingga pusat itu menurut Amran adalah melakukan pemantauan terjadap potensi dan peristiwa kekeringan di daerah masing-masing.
Begitu mulai terjadi kekeringan yang berimbas ke areal pertanian ataupun perkebunan, lanjut dia, petugas anggota tim khusus tersebut wajib membuat laporan berikut analisis untuk selanjutnya dilaporkan ke timsus pusat di Kementrian Pertanian.
"Timsus harus segera melapor sehingga penanganan dan pencegahan dampak lanjutan bisa dilakukan dengan cepat dan efektif," ujarnya.
Ia lalu mencontohkan kasus di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Di daerah yang berada di pedalaman kawasan pantai utara (pantura) tersebut sempat teridentifikasi potensi kekeringan seluas 10 ribuan hektare.
Timsus yang berada di Bojonegoro kemudian cekatan membuat laporan tertulis ke Kementerian Pertanian, langsung ke tangan menteri sehingga sejumlah bantuan bisa segera diluncurkan, terutama mesin pompa air.
"Alhamdulillah hasilnya signifikan. Barusan bupati Bojonegoro mengkonfirmasi saya bahwa dari 10 ribuan hektare lahan pertanian yang mengalami kekeringan, hanya sekitar 20 hingga 30 ribuan yang mengalami puso. Itu luar biasa," ujarnya.
Menteri Amran menyebut ada enam provinsi yang mendapat pengawalan ketat dari potensi kekeringan, karena diidentifikasi sebagai lumbung pangan nasional. Keenam daerah itu masing-masing adalah Jatim, Jateng, Jabar, Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan, serta Medan Sulawesi Utara.
"Terutama Jatim, Jateng dan Jabar ini kami lakukan pengawalan ketat karena perannya yang strategis sebagai lumbung pangan nasional," ujarnya.
Amran mengatakan, pemerintah juga telah mengajukan anggaran melalui APBN-P untuk mengantisipasi meluasnya dampak kekeringan di seluruh wilayah tanah air. Ia mengungkapkan, dana yang sudah diusulkan melalui APBN-P 2015 adalah senilai Rp 800 miliar.
Selain dialokasikan untuk memperbanyak bantuan pompa air, dana tersebut juga diproyeksikan untuk membiayai pembuatan embung-embung air yang menjadi cadangan pengairan lahan pertanian di musim kemarau. "Insya Allah, kekeringan tahun ini tidak sampai mengganggu target dan produksi pertanian kita," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika