REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Pengamat politik dan Ketua Parlemen Watch Jatim Umar Salahudin menilai Pilkada Surabaya 2015 sebaiknya diundur hingga 2017 daripada memunculkan calon boneka. "Calon boneka menjadi tragedi demokrasi di Surabaya, calon boneka membodohi rakyat," kata Umar Salahudin di Surabaya, Rabu (29/7).
Menurut dia, kalau ada calon boneka berarti motivasinya pragmatis yakni rela maju untuk kekalahannya dan memenangkan calon yang lain. Calon boneka tersebut pasti dapat benefit atau bentuk imbal jasa.
Sedangkan, lanjut dia, yang dikorbankan adalah rakyat. Apalagi dengan anggaran pilkada besar seperti itu secara langsung hanya untuk menguntungkan calon-calon boneka saja. "Selamatkan demokrasi, selamatkan uang rakyat," ujarnya.
Untuk itu, lanjut dia, fenomena Pilkada Surabaya 2015 yang saat masa pendaftaran 26-28 Juli 2015 di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Surabaya hanya diikuti satu pasangan calon wali kota dan wakil wali kota yang diusung PDIP yakni Tri Rismaharini dan Whisnu Sakti Buana, perlu disikapi.
Gelagat munculnya calon tunggal bisa dilihat sejak pendaftaran calon wali kota dan wakil wali kota jalur perseorangan yang dibuka beberapa waktu lalu yang tidak ada peminatnya. Kondisi seperti itu memunculkan opini adanya calon boneka yang disiapkan untuk kalah melawan calon petahana Risma-Whisnu.
Namun hal itu dibantah sejumlah parpol dengan membentuk Koalisi Majapahit yang beranggotakan enam parpol yakni Partai Demokrat, Gerindra, PKS, PKB, PAN dan Partai Golkar. Koalisi Majapahit menyatakan diri siap mendaftarkan cawali dan cawawalinya ke KPU Surabaya, namun sampai pendaftaran dibuka tidak ada yang muncul.
Padahal sehari sebelum pendaftaran di KPU ditutup dan diperpanjang tiga hari lagi banyak pemberitaan di media menyebut sejumlah pasangan calon yang siap mendaftar yakni Syamsul Arifin (PKB) dan Siswandi (Demokrat) diusung Koalisi Majapahit. Namun semua itu tidak terbukti karena tidak ada yang mendaftar ke KPU.
Begitu juga, dari koalisi Poros Tengah yakni PKB, Hanura dan Nasdem dikabarkan memunculkan calon Syamsul Arifin (PKB) dan Warsito (Hanura) maupun calon yang diusung Gerindra dan Demokrat yakni Sukoto (nonpartai) dan Siswandi (Demokrat) juga tetap tidak terbukti.
"Memang lebih baik pilkada diundur daripada yang dimunculken calon boneka. Itu pembodohan rakyat dan rakyat yang dirugikan," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
